Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta tim presiden terpilih Joko Widodo tidak menyalahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah eksisting.
Hal itu dikemukakan oleh SBY saat memimpin sidang kabinet paripurna dengan agenda menenjelaskan hal spesifik yang harus dilakukan pemerintah incumbent untuk membantu presiden terpilih Joko Widodo sebelum memimpin pemerintahan yang baru.
Sidang kabinet paripurna dilakukan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/9/2014) Siang.
“Poin saya adalah masa transisi, konsultasi, dan komunikasi tidak boleh saling menyalah-nyalahkan kebijakan masing-masing. Kalau kita ya yang sedang kita jalankan, kalau pak Jokowi yang akan dilakukan,” ujar SBY.
SBY menyebutkan bahwa sesungguhnya ia telah mencapai kesepakatan dengan Jokowi untuk tidak saling mengkritik dan menyalahkan kebijakan masing-masing. Kesepakatan itu terjadi pada pertemuan empat mata antara dirinya dan Jokowi di Nusa Dua, Bali, pada 27 Agustus lalu.
SBY menyebutkan apa yang dilakukan oleh pemerintah eksisting adalah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2014. Hal itu menjadi tanggungjawab pemerintah eksisting yang masih dipimpin olehnya.
Presiden terpilih, ujarnya, hampir pasti akan menempuh kebijakan dan melaksanakan program sebagaimana dengan janji-janji yang disampaikan saat kampanye Pilpres sesuai dengan hukum dan etika politik.
SBY juga menegaskan bahwa para menteri juga tidak perlu menyalahkan rencana presiden terpilih dan timnya.
“Ya masing-masing punya kewajiban sendiri. Yang RKP 2014 dan APBNP 2014 itu tanggung jawab saya beserta saudara semua. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru ya dilakukan oleh pemerintahan baru.”
