Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI ke depan tidak boleh lagi mengeluhkan soal kewenangannya, namun harus kreatif dan kritis dalam merespon permasalahan, terutama soal dana transfer daerah.
"Dana-dana daerah ini harus dikritisi. DPD harus berani mengawasi anggaran yang turun dari pusat ke daerah, entah itu dana dekonsentrasi atau yang lainnya," ujar anggota DPD terpilih Gede Pasek Suardika dalam dialog kenegaraan Posisi DPD RI Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, di Gedung DPD, Rabu (3/9/2014).
Menurut Senator Bali tersebut, saat ini keberadaan DPD di daerah tak terlalu dianggap karena tak memiliki pengaruh besar.
Akibatnya, kepala daerah tidak respek terhadap DPD. Kondisi itu, ujarnya, berpengaruh terhadap kinerja lembaga negara tersebut.
“Lihat saja, kalau DPD datang ke gubernur/bupati tak digubris. Karena dinilai tak memiliki hubungan secara langsung. Nah, sekarang ini, bagaimana memainkan peran DPD secara konkret," ujarnya.
Dia juga menyebutkan ke depan DPD seharusnya lebih berperan dalam mengawasi penggunaan dana di daerah karena setiap DPD memang mewakili daerahnya masing-masing.
Sementara itu, anggota DPD terpilih, Bambang Sadono menyoroti soal peran DPRD bersama gubernur atau kepala daerah dalam menyusun anggaran.
Dia mengakui DPRD tidak bisa berbuat banyak dalam hal pengawasan dana daerah.
Bambang memberi contoh soal transfer dana daerah yang mencapai ratusan triliun. Ternyata pemerintah pusat dalam melakukan transfer dana daerah ini semaunya sendiri.
"Mestinya DPD bisa mendampingi transfer dana daerah ini. Di sinilah, pemerintahan Jokowi-JK itu, maunya seperti apa untuk membangun pemerintah daerah. Apalagi Jokowi punya pengalaman sebagai kepala daerah, tentu bukan hal yang susah," ujarnya.
