Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mendesak pihak terkait untuk segera mengusut kebenaran kasus dugaan korupsi pencetakan mata uang yang disebarkan Wikileaks.
Tantowi menegaskan pihak yang berwenang untuk menyelidiki fakta atas tuduhan tersebut adalah Badan Intelejen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
"Komisi I akan akan mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut ke BIN dan Lemsaneg," kata Tantowi, Kamis (31/7/2014).
Selain itu, Tantowi yang juga menjabat sebagai Wasekjen Partai Golkar ini menilai sebaiknya pemerintah Australia dapat segera mengambil tindakan untuk mengklarifikasi kebenaran berita tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia.
"Yang penting saat ini adalah rekonsiliasi hubungan Indonesia-Australia, karena saya yakin Pemerintah Australia juga menyayangkan bocornya berita tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangan persnya mengatakan tuduhan Wikileaks yang menyebutkan dirinya dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri terlibat kasus dugaan korupsi besar-besaran dalam pencetakan mata uang Indonesia di Australia pada 1999 sebagai tuduhan tak berdasar.
Menurutnya, dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut, karena pada tahun itu, dirinya belum menjabat sebagai Presiden.
Selain itu, dia menegaskan bahwa keputusan dan kewenangan untuk mencetak uang termasuk di Australia pada tahun 1999 itu merupakan kewenangan Bank Indonesia, bukan kewenangan Pemerintah dan Presiden.
Dengan demikian, SBY meminta pihak Pemerintah Australia dan Wikileaks untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut, sebab pemberitaan tersebut dinilai telah merusak nama baiknya dan Megawati selaku mantan Presiden RI ke-5.
