Bisnis.com, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, untuk melaporkan secara langsung dugaan adanya mafia minyak atau pelanggaran hukum lain yang merugikan negara kepada KPK.
"Seharusnya disampaikan ke KPK ketika dia bertemu dengan Pimpinan KPK waktu itu," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK di Jakarta, Senin (30/6/2014) malam seperti dikutip Antara.
Dia menyatakan hal itu terkait ucapan Hatta dalam debat cawapres pada Minggu (29/6/2014) malam.
Berdasarkan pemantauan Bisnis, dalam debat cawapres bertema Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Iptek, calon wakil presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, mengatakan dugaan adanya mafia minyak atau pelanggaran hukum lainnya yang merugikan negara, harus diusut dan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Persoalan mafia, apapun yang namanya mafia hukum atau minyak, serahkan kepada penegak hukum, KPK, kepolisian atau kejaksaan," tegasnya.
Hatta mengungkapkan hal tersebut menanggapi pertanyaan yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut dua Jusuf Kalla mengenai kasus mafia impor minyak serta kebocoran anggaran.
Ia menegaskan impor minyak merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah karena produksi minyak nasional makin menurun, namun mafia minyak merupakan masalah hukum yang harus diusut tuntas oleh pihak berwenang.
Minyak bumi dan gas menjadi salah satu bidang prioritas yang ditangani KPK sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian nasional.
