Corruption Watch

KPK mengusut aliran uang suap peradilan ke keluarga bekas Sekretaris MA Nurhadi.

PPATK memperkirakan arus perputaran kas ACT tembus Rp1 triliun per tahun.

Keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Al Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten digugat ke PTUN Jakarta.

Jaksa KPK Heni Nuroho  telah selesai melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara terdakwa kasus suap laporan keuangan daerah, Ade Yasin ke Pengadilan Tipikor Bandung.

Anggota Komisi III DPR meminta Bareskrim Polri berkoordinasi dengan BNPT dan Densus 88 Antiteror dalam menyelidiki dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT.

Jaksa eksekutor pada KPK menjebloskan penyuap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ke penjara.

Penyidik Kejagung membereskan berkas berkas perkara dugaan korupsi PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) setelah memeriksa beberapa saksi.

Mahfud MD menyebut Aksi Cepat Tanggap (ACT) harus diproses pidana apabila benar menyelewengakan dana umat.

Praperadilan eks Direktur Utama sekaligus Ketua Komite Investasi PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) Maryoso Sumaryono (MS) kembali kandas.

Dodi Alex Noerdin dinilai terbukti menerima suap terkait paket pekerjaan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba.

Doni Salamanan akan segera diadili. Dia ditahan di Rutan Kelas I Kebon Waru, Kota Bandung selama 20 hari.

Presiden ACT Ibnu Khajar dan eks petinggi ACT Ahyudin pernah dilaporkan ke Bareskrim dengan dugaan penipuan.

ACT bukan satu-satunya lembaga filantropi yang ditengarai ikut mendanai kegiatan terorisme.

Perkara ini bermula saat Budi Said menggugat ANTM Rp817,4 miliar atau setara dengan 1,1 ton emas ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar terpaksa diundur karena yang bersangkutan mangkir.

Kasus ACT masih dalam penyelidikan pulbaket atau mengumpulkan bahan dan data keterangan.