Kabareskim telah mengeluarkan telegram untuk menindak pinjol ilegal.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara (P19) korupsi jual-beli jabatan oleh tersangka eks Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ke…

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang tukang loak terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri.

Bea Cukai selama tahun 2020 telah menindak penyelundupan benih lobster sebanyak 18 kali dengan total 2.833.630 ekor benih lobster senilai Rp47,29 miliar.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan klarifikasi tanpa menyebut siapa yang menggagas tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Manajemen RIMO meminta kejaksaan mengembalikan aset tanah yang disita pada 14 Juni lalu. Permintaan itu diajukan karena aset tersebut diklaim tak ada sangkut pautnya dengan…

Kuasa hukum Sonny Widjaja, Ferry Juan membenarkan bahwa kliennya mengakui di dalam BAP ada aliran uang sebesar Rp8,5 miliar ke mantan staf Direktur PT Asabri berinisial MP.

Penggeledahan dilakukan tim penyidik Kejagung untuk mencari alat bukti dan fakta hukum terkait kasus korupsi pengelolaan uang pada PT AMU tahun anggaran 2016-2019.

Polri tangkap 8.107 pelaku pungli dan preman untuk dibina maupun diproses hukum di seluruh Indonesia.

Empat mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yang ditahan antara lain Fahrurrozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan.

Eks pejabat PT Antam diperiksa terkait mekanisme atau SOP akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR).

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mendesak agar pihak Imigrasi Singapura menahan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) milik DPO Hendro Leonardi alias Adelin Lis karena…

Dua skenario yang disiapkan kejaksaan antara lain menjemput langsung ke Singapura atau mematuhi peraturaan hukum di Singapura.

Para dalil pemohon bahwa penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar azas-azas pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang diatur dalam UU12/2011 menurut pemerintah…

Pemerintah Daerah Puncak memberikan Rp600 juta kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekagak Telenggen.

Terdapat transaksi penerimaan dana di rekening perusahaan cangkang di Singapura senilai US$3,7 juta. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke rekening pejabat anak usaha…