Bisnis.com, JAKARTA - Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan mayoritas masyarakat DKI tidak mendukung apabila Gubernur DKI Joko 'Jokowi' Widodo maju sebagai calon presiden (capres) 2014.
Survei yang mengambil sampel sebanyak 790 responden di seluruh Jakarta ini menunjukkan 71,2% responden mengaku kurang setuju jika Jokowi maju sebagai capres 2014. Adapun, sebanyak 27,5% saja yang menyatakan setuju.
Peneliti Utama LSN Dipa Pradipta menyampaikan menguatnya pesimisme warga Jakarta terhadap kinerja Jokowi akhir-akhir ini menjadi alasan kurang disetujuinya jika mantan Walikota Solo ini maju sebagai capres 2014.
"Responden kami kebanyakan tidak puas dengan penanganan masalah banjir dan kemacetan. Mereka menginginkan Pak Jokowi mengurus Jakarta dulu sebelum maju jadi capres," katanya seusai rilis hasil survei LSN tentang Persepsi Warga Terhadap Kinerja dan Wacana Pencapresan Jokowi, Minggu (9/2/2014).
LSN mencatatkan beberapa alasan tidak disetujuinya Jokowi untuk maju capres yang disampaikan respondennya. Sebanyak 32,5% reponden yang tidak setuju menginginkan Jokowi membuktikan kinerjanya dulu hingga masa jabatannya berakhir pada 2017.
Lembaga Survei Nasional (LSN) sebagai salah satu lembaga survei independen dan profesional yang telah terakreditasi KPU Pusat.
Kemudian, sebanyak 18,7% menyatakan tidak setuju karena Jokowi dianggap masih dibutuhkan untuk membenahi Jakarta. Adapun, sebanyak 12,4% menilai Jokowi belum memiliki pengalaman kepemimpinan di skala nasional, sedangkan 10,8% menganggap masih ada tokoh nasional lain yang lebih layak sebagai capres 2014.
Survei yang dilakukan oleh LSN ini dilaksanakan dalam periode 10-26 Januari 2014 dan dilakukan di lima wilayah kota Jakarta dengan tingkat margin of error sebesar 3,5%.
- Survei PCI: Ini Daftar Tokoh Yang Berpotensi Saingi Jokowi
- Survei Capres: Lagi-Lagi Jokowi, Teratas Pilihan Pemuda
- Survei Capres 2014: Jokowi Lagi-lagi Teratas
------------------------------------------------------------------------
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan, investasi terbesar Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah mempertahankan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta karena kalau PDIP mencalonkan Jokowi sebagai capres, maka sama saja menggali kuburan bagi PDIP.
"Kalau sudah berhasil menjadi gubernur, maka masyarakat akan melihat sendiri kinerja sesungguhnya mantan Wali Kota Solo tersebut. Jokowi kalau sudah berhasil memperbaiki Jakarta, bikin partai sendiripun akan ada banyak yang ikut," kata Hasan dalam seri diskusi Inilah Demokrasi bertema "Haruskan Jokowi Jadi Presiden RI? Kalau Bukan dia lalu siapa?" di Jakarta.
Menurut dia, Jokowi terlalu cepat untuk dikatrol memikirkan masalah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
"Blusukan adalah mengontrol dengan jangkauan fisik. Kalau dari Sabang sampai Merauke mau mengontrol dengan fisik, akan jadi seperti apa. Contoh tanggul jebol terus Jokowi gotong-gotong karung, tidak mungkin melakukan hal serupa di daerah lain dengan jangkauan fisik. Belum lagi mengurusi 500 lebih daerah otonom," paparnya.
