Bisnis.com, JAKARTA--Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah ke Partai Golkar.
"ICW melihat korupsi kader dari partai politik tidak berdiri sendiri, sehingga korupsi seperti kasus Ratu Atut harus diusut tuntas untuk menelusuri kemungkinan aliran dananya ke partai," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Oleh karena itu, Dahlan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak melihat kasus Ratu Atut semata-mata kasus penyuapan atau pengadaan alat kesehatan, tetapi juga harus menelusuri ke mana saja aliran dana yang dikorupsinya.
Terkait hal itu, ICW mendesak KPK agar tidak hanya mengenakan pasal pidana korupsi dan suap pada Atut, yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar itu, namun juga pasal tindak pidana pencucian uang.
"Penerapan pasal pencucian uang ini akan dapat mengungkap dan menelusuri aliran dana yang diperoleh Atut, apakah aliran dana ini ada yang mengalir ke Partai Golkar atau tidak," katanya.
Dahlan menyebutkan menjelang pemilihan umum biasanya partai politik melakukan konsolidasi untuk memenangkan pemilu dengan mengalokasikan dana yang besar, dan momentum ini seringkali digunakan parpol untuk melakukan berbagai cara guna mendapatkan dana pemilu.
ICW pernah mengeluarkan data mengenai partai politik yang kadernya paling banyak melakukan tindak pidana korupsi pada 2012.
Dalam laporan tersebut, ICW mencatat terdapat 44 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi, terdiri dari 21 orang mantan anggota DPR/DPRD, 21 orang kepala daerah atau mantan kepala daerah, serta dua orang pengurus partai.
Dari 44 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi tersebut, kader Partai Golkar menempati peringkat pertama, yakni 13 orang, disusul kader Partai Demokrat delapan orang, dan kader PDIP tujuh orang.
Selanjutnya kader PAN sebanyak enam orang, kader PKB tiga orang, kader PKS dua orang, kader Gerindra dua orang, kader PPP dua orang, dan satu orang yang afiliasi politiknya tidak teridentifikasi.
Peneliti Divisi Investigasi ICW Tama S Langkun mengatakan tingginya kader Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi disebabkan partai ini mendominasi lembaga eksekutif dan legislatif yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan.
"Kenapa Golkar? Faktornya 'kan Golkar adalah partai yang sudah lama berkuasa, kader-kadernya yang menjadi kepala daerah sangat banyak sehingga ini berbanding lurus. Jadi, partai lain jika punya peluang yang sama, mungkin hasilnya juga akan berbanding lurus," katanya. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
