BISNIS.COM, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) sangat menyayangkan pernyataan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Nanan Sukarna yang mengungkapkan jikaingin memakai jilbab, Polwan tersebut keluar saja dari Polri.
"Pernyataan tersebut bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimpin. Pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat otoriter dari seorang pemimpin," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane.
Seharusnya Wakapolri Komjen Nanan Sukarna yang sudah mau pensiun tersebut bisa bersikap arif, bahkan bisa membuat sejarah baru agar dikenang para muslimah dari kalangan Polwan khususnya dan muslimah umumnya, yakni mengeluarkan ketentuan Polwan bisa mengenakan jilbab, kata Neta Pane.
"Korps Polwan 'pejuang jilbab' harus segera mencari dukungan ke Komisi III DPR, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan ormas muslimah untuk mendesak peraturan Kapolri mengenai seragam kepolisian" kata Neta.
Selain desakan dari luar Polri, lobi maka di internal juga harus dilakukan secara intensif, dengan menampilkan berbagai acuan atau referensi dari berbagai negara bahwa penggunaan jilbab dalam bertugas tidak akan mengganggu tugas- tugas Polri, katanya.
"Di banyak negara, termasuk negara barat, ada polisi wanitanya menggenakan jilbab. Di dalam negeri Polwan di Aceh bisa dijadikan contoh bahwa tugas-tugas mereka tidak terganggu meski para Polwan tersebut mengenakan jilbab," kata Neta.
Dengan adanya kasus-kasus pelecehan seksual di kepolisian, antara lain atasan melakukan pelecehan seksual kepada Polwan-nya, hal ini bisa dijadikan momentum untuk mendorong Polwan mengubah Perkap Seragam dan mengijinkan para Polwan mengenakan jilbab, katanya.
"Jadi tujuan Polwan diizinkan mengenakan jilbab ada dua. Pertama, memenuhi ketentuan agama bahwa para muslimah harus menutup auratnya. Kedua, untuk menghindari para Polwan menjadi korban pelecehan seksual, terutama oleh atasannya," kata Neta. (Antara)
