BISNIS.COM, JAKARTA--Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Ironisnya, kesadaran pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan potensi laut sangat minim.
“Boleh dikatakan kesadaran maritim Indonesia itu hampir nol, “ujar Laksamana Muda (Purn) Robert Mangindaan, mantan penasihat militer Indonesia untuk PBB dalam seminar yang diadakan Program Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia di UI Salemba, Rabu (12/06).
Robert adalah pensiunan intelijen TNI Angkatan laut yang juga pernah berkarir di Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Selain Rob
ert, pemateri lain dalam kesempatan itu adalah Andi Widjajanto, staf pengajar Kajian Stratejik Intelijen UI dan Melda Kamil Ariadno pakar hukum laut UI.
Menurut Robert, penataan alur laut kepulauan Indonesia masih sangat rancu. Bahkan, Indonesia tidak memiliki sistem penginderaan kapal yang dikelola secara mandiri. “Kalau ada kapal melintas di Selat Malaka, yang sebagian masuk alur laut kepulauan Indonesia bagian barat, itu radar kontrolnya di Changi, Singapura dan otomatis bisa diakses di Tokyo hingga San Fransisco,” katanya.
Indonesia juga tidak punya kewibawaan jika ada kapal asing negara lain dengan seenak hati melintas di wilayah laut nasional. “Saat saya masih dinas aktif, ada sebuah delegasi angkatan laut negara lain, mereka minta izin melintas tapi juga membawa armada pesawat tempurnya sekaligus. Bagi mereka itu normal mode,” ujarnya.
Perampokan dan kriminalitas di laut, lanjut Bob, juga subur di wilayah laut Indonesia. “Kalau TNI AL operasi, misalnya tiga bulan, bisa bersih. Tapi setelah itu muncul lagi, karena anggaran operasinya memang terbatas,” katanya.
Kapal asing yang masuk wilayah Indonesia juga tak bisa dikontrol air limbahnya atau dalam dunia maritim disebut air balas.”Itu dimainkan oleh oknum-oknum, untuk kepentingan bisnis,”ujar pengajar mata kuliah Dasar-Dasar Intelijen di Program Kajian Stratejik Intelijen UI itu.
Belum lagi, jika biota biota laut asli Indonesia terancam dengan adanya kapal asing. “Jika ada minyak atau oli yang tertumpah. Bagaimana sistem kontrolnya ? Biota laut kita bisa mati,” katanya.
Benahi Keamanan
Andi Widjajanto, menambahkan Indonesia harus segera membenahi sistem keamanan di laut. Terutama karena kompetisi dua negara besar yakni Amerika Serikat dan China yang berebut pengaruh di laut.
“Kita mau memihak raksasa yang mana, atau kita mau benar-benar bebas aktif dengan resiko ya laut kita dilalui dan dimanfaatkan secara bebas oleh perpanjangan dua kekuatan itu,” katanya.
Saat ini, sistem penginderaan angkatan laut di wilayah barat dikendalikan sepenuhnya oleh Singapura. “Jadi, kalau TNI AL dalam hal ini Komando Armada Barat ingin tahu kapal apa saja yang mau lewat atau masuk ke alki barat, harus menunggu data dari Changi, Singapura,” katanya.
Sedangkan, alur laut di wilayah tengah dan timur masih jadi rebutan. “Ada kemungkinan Beijing yang dapat. Jadi, nanti kapal kapal perang kita trafic-nya tidak dipantau dari Surabaya tapi dari Beijing,” katanya.
Dari sisi sumber daya alutsista, Indonesia juga sangat terbatas. Indonesia tidak mempunyai kapasitas kapal perang canggih yang bisa mengimbangi negara-negara besar. “Kita tidak bisa melakukan blokade laut di wilayah kita sendiri. Kalau AS atau China mau lewat, tidak bisa dibendung,” katanya.
Dia mencontohkan, dalam latihan gabungan TNI Mei lalu, seharusnya alur laut kepulauan Indonesia dinyatakan tertutup bagi negara lain karena sedang ada kapal-kapal perang yang berlatih. “Tapi, pada praktiknya tidak,” katanya.
Andi menambahkan, dari sisi teknologi, pertahanan laut Indonesia terancam sangat tertinggal. Dia mencontohkan, Amerika Serikat sedang merancang sebuah kapal selam stealth yang bisa terbang tanpa terdeteksi radar. “Itu artinya, jika tiba-tiba ada kapal itu masuk ke Tanjung Priok, lalu terbang dan Monas hancur dibom, kita tak bisa apa-apa,” katanya.
Melda Kamil menantang pemerintah untuk berani melakukan langkah ekstrem dalam menegakkan kedaulatan di laut. “Tapi, apakah kita berani? Misalnya dengan Cina, seperti dulu saat tahun 1965 kita berani putuskan hubungan. Di soal laut ini apa kita punya keberanian? Saya kok tidak yakin,” kata pakar hukum laut Internasional itu.
Melda menjelaskan, banyak aturan-aturan hukum di laut yang merugikan kedaulatan Indonesia. Cina misalnya, menetapkan dua titik di Natuna sebagai batas wilayah mereka. Kapal-kapal berbendera asing pun dengan santai dan rileks melintas di alur laut Indonesia tanpa sanksi yang tegas.
“Bagaimana jika kapal itu menaruh barang berbahaya saat melintas. Kita sebenarnya sangat terancam,” kata Melda. Indonesia juga tidak bisa menerapkan suatu aturan yang berlaku internasional yang disebut hot pursuit.
Hot pursuit adalah sebuah mekanisme pengejaran oleh sebuah negara berdaulat ketika ada kapal asing yang melanggar batas tanpa izin dan melakukan pelanggaran hukum. “Aturannya membolehkan bisa sampai ke laut bebas bahkan zona ekonomi ekslusif negara lain, tapi syaratnya harus kapal perang (war ship), yang selama ini tidak kita lakukan,” katanya.
