UJIAN NASIONAL 2013: Wamenag Sebut Jika UN Dihapus Bisa Disintegrasi Bangsa

BISNIS.COM, JAKARTA--Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai ujian nasional (UN) yang digelar dari tahun ke tahun masih relevan untuk tetap dipertahankan karena jika dihapus bakal berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.

"Bakal terjadi keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilang keutuhan atau persatuan, karena itu UN perlu dipertahankan," katanya ketika meninjau UN di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 19 di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, seperti dikuti Antara, Senin  (22/4/2013).

Didampingi Direktur Pondok Pesantren Aceh Saefuddin dan sejumlah pejabat Kemenag lainnya, Wamenag sempat mendapat penjelasan dari Kepala MTs Negeri 19 H. Wawan M tentang jalannya UN di madrasah tingkat menengah tersebut.

UN 2013 di Jakarta diikuti 15.968 siswa dengan rincian Jakarta Pusat (443 siswa), Jakarta Utara (1.549), Jakarta Barat (3.237), Jakarta Selatan (4.919), Jakarta Timur (5.750) dan Kepulauan Seribu (70).

Secara nasional, UN 2013 untuk madrasah diikuti 1.659.717 siswa terdiri dari 484.230 siswa madrasah ibtidaiyah (MI/SD), 829.884 siswa madrasah tsanawiyah (MTs/SMP), dan 345.603 siswa madrasah aliyah (MA/SMA).

UN pada 2013 ini, menurut Nasaruddin, memang dihadapkan pada adanya kritik tajam terkait persoalan teknis, seperti keterlambatan pendistribusian soal ketika berlangsung UN untuk tingkat sekolah lanjutan atas pekan lalu.

Namun hal itu jangan membuat semua pihak saling menyalahkan, sehingga tenaga atau energi terkuras hanya untuk membahas hal itu.

Justru kekuatan harus diarahkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan ke depan lebih baik.

"Jika UN ditiadakan, justru Indonesia akan dihadapkan kepada sejumlah kesulitan, antara lain tak bisa memetakan tingkat kemampuan siswa terhadap hasil penyelenggaraan pendidikan selama ini," katanya.

Jika terjadi ketimpangan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lain, tidak mustahil akan muncul penilaian atau pendapat bahwa pemerintah pusat hanya memperhatikan satu wilayah saja.

Akan terjadi kesenjangan pendidikan yang bermuara munculnya fitnah karena pemerintah pusat dianggap lalai dengan tidak memperhatikan pendidikan.

Perbaikan mesti dilakukan. Jika ada kekurangan harus diperbaiki karena kesalahan tak boleh terjadi lagi.

Jangan sampai jatuh di tempat yang sama pada pelaksanaan UN ke depan. Tetapi, jika UN ditiadakan, tentu dengan berbagai implikasi yang muncul, bisa membawa disintegrasi bangsa.  (ra)