BISNIS.COM, BANDUNG--Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jawa Barat meminta industri yang memiliki pekerja skala besar mulai membebaskan lahan untuk rumah susun sewa (rusunawa) buruh.
Kadiskimrum Jabar Eddy M Nasution mengatakan meski Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) merencanakan akan membangun 8 menara Rusunawa di 2014, keberpihakan pengusaha mesti tetap ada.
“Industri di Jababeka, atau di Kabupaten Bandung yang pekerja tekstilnya banyak harusnya membebaskan lahan di sekitar pabrik untuk rusunawa. Pemerintah bisa ikut bantu membangun,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/3/2013).
Menurut Eddy, saat ini rusunawa di kawasan industri sudah semakin mendesak mengingat makin bertambahnya komponen hidup layak (KHL) buruh dan sulitnya mencari perumahan.
Dia menyontohkan 4 menara rusunawa buruh Kemenpera-Pemprov Jabar di Jababeka yang lahannya turut disumbang industri.
“Semakin dekat buruh dengan tempat dia kerja, semakin banyak ongkos transportasi yang dihemat,” ujarnya.
Eddy menyadari kerjasama antara pemerintah dan swasta atau dengan badan usaha tidaklah mudah.
Urungnya rencana Pemprov Jabar dan PT Jamsostek membuat rusunawa karena pemprov diminta untuk memberikan aset tanah yang dimiliki.
“Kalau menyerahkan aset harus lewat DPRD. Jamsostek tidak mau kerjasama [beli lahan],” ungkapnya.
Untuk membangun dua menara rumah susun buruh menurutnya pihak industri harus bisa menyediakan lahan sekitar 6.000 meter persegi.
Rusunawa tersebut nantinya paling tidak memiliki 4 lantai.
Jabar sendiri segera membangun 8 twin block rusunawa yakni di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan di Kota Bogor.
Satu blok kembar rusunawa terdiri atas 112 unit. Satu unit rusunawa akan menampung sekitar 100 pekerja. Dengan demikian, satu blok kembar rusunawa mampu menampung sekitar 11.200 pekerja.
Anggaran yang disiapkan Kemenpera untuk pembangunan satu blok kembar rusunawa mencapai Rp 16 miliar.
“Kami masih belum membebaskan lahan di Bogor, kemungkinan di 2014,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD SPSI Jabar Roy Jinto berharap agar pembangunan rusunawa buruh tidak hanya terkonsentrasi di wilayah
Bekasi dan Bogor.
Namun juga di jantung ibukota Jabar khususnya Bandung Raya yang memang menjadi salah satu daerah terbesar kawasan industri.
"Apalagi kalau melihat perkembangan yang terjadi di lapangan saya melihat tidak sedikit perusahaan yang ada di Bogor berencana akan angkat kaki terkait tingginya UMP. Jadi, sebaiknya, pembangunan rusunawa itu digantikan oleh Bandung," ujarnya.
Pada prinsipnya, kalangan buruh berharap dua hal dalam pembangunan tersebut diantaranya agar pembangunannya benar-benar di daerah lokasi industri sehingga jarak buruh bekerja dengan tempat tinggalnya tidak berjauhan.
Selain itu, pihaknya berharap agar pemerintah melibatkan unsur tripartit dalam pembahasan pembangunan termasuk dalam menentukan lokasi dan harga.
Dengan begitu, ketika pembangunan selesai, persoalan tarif tidak akan menjadi masalah baru.
"Ya kalau bisa ada subsidi dari pemerintah. Misal tarif sewa Rp500.000 per bulan, disubsidi oleh pemerintah Rp200.000, dipastikan tidak akan memberatkan kalangan buruh," ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat, Anugrah mengatakan saat ini Rusunawa Batujajar yang diperuntukkan bagi kaum pekerja belum bisa dioperasikan lantaran belum ada proses serah terima dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada Pemprov Jabar.
"Awalnya, Januari lalu rusunawa sudah bisa dioperasikan,tapi karena belum jelasnya pengelolaan hingga kini rusunawa tersebut belum digunakan," jelasnya.
Menurutnya, meskipun belum ada serah terima dari pemerintah pusat, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan berbagai peraturan dan persyaratan penghunian sebagai payung hukumnya yang akan di tuangkan dalam bentuk perda.
Yang jelas calon penghuni rusunawa tersebut merupakan warga Bandung Barat yang bekerja sebagai buruh pabrik yang belum memiliki rumah.
Dengan begitu, tingginya kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau bagi golongan menengah ke bawah bisa terpenuhi.
Meskipun pembangunan fisik rusunawa tersebut sepenuhnya di biayai oleh pemerintah pusat, dan biaya pembebasan lahannya bersumber dari APBD provinsi.
Sementara pemkab hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 juta untuk melengkapi fasilitas rusunawa sudah selayaknya sebagai pemilik wilayah pemda menjadi pihak yang bisa mengelolanya.
Rusunawa Batujajar sendiri dibangun di atas lahan seluas 5.680 meter persegi terdiri dari satu twin block sebanyak tujuh lantai dan memiliki sebanyak 87 unit hunian tipe 27.(k6/k57/yop)
