MALANG—Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Malang 2012 sebesar Rp2,1 triliun sulit mencapai 100% sampai akhir tahun karena transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah yang terlambat masuk.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang, Willem P. Salamena mengatakan sampai 22 November penyerapan APBD kabupaten mencapai 82%.
“Sampai akhir tahun, saya memprediksikan paling hanya bisa mencapai 90% karena DAK turunnya terlambat,” kata Willem di Malang, Selasa (4/12/2012).
Nilai DAK untuk Kabupaten Malang pada 2012, ucap dia, mencapai Rp118 miliar, yang sudah turun baru sekitar Rp6 miliar.
Dia memperkirakan, Rp112 miliar akan dikucurkan pada 2013. Proyek-proyek yang didanai DAK 2012 dan belum selesai pun bisa dilanjutkan pada 2013. Tidak dikenakan penalti karena dananya terlambat ditransfer.
DAK 2012, lanjut dia, dikelola 11 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD yang banyak memanfaatkan DAK tersebut terutama dari Dinas Pendidikan. Namun, penyerapan dana APBD yang tidak berasal dari DAK, sudah relatif bagus. Sesuai dengan target.
Terkait dengan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD, dia akui, masih kecil. Dengan volume PAD Kab. Malang yang sebesar Rp182 miliar.
Dengan demikian, dia tidak membantah ketergantungan Pemkab Malang terhadap transfer dana dari pemerintah pusat sangat besar, baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan.
Idealnya, lanjut dia, PAD daerah tersebut bisa mencukupi total kebutuhan untuk belanja rutin maupun pembangunan seperti di Kutai Timur. Dengan demikian, maka daerah bisa betul-betul mandiri.
Namun melihat potensi daerah tersebut, dia memperkirakan, sulit Kab. Malang bisa mandiri dalam menyediakan APBD. Kab. Malang perlu dukungan dari pemerintah pusat untuk belanja rutin dan pembangunan.(msb)
