Kabar24.com, BANDUNG -- Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat menjalin "kemesraan" yakni dengan memutuskan untuk bekerja sama terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota.
Keputusan tersebut dicetuskan usai dua pimpinan partai tersebut menjalin silaturahmi kebangsaan di Kota Bandung, Rabu (9/8/2017).
Dalam silaturahmi kebangsaan di Kantor DPD PDIP Jawa Barat, di Jalan Pelajar Perjuangan Kota Bandung, tampak hadir Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin.
"Golkar dan PDIP itu memiliki kesamaan visi misi dalam membangunan negeri ini, terutama di Jawa Barat, termasuk visi kebangsaan yang harus dibawa ke setiap daerah, sehingga Jawa Barat menjadi daerah yang memiliki ciri identitas kultur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan," kata dia.
Menurut Dedi, dalam silaturahmi kebangsaan tersebut pihaknya dengan PDIP membicarakan konstruksi tentang pembangunan di Provinsi Jawa Barat mulai dari pemilihan bupati/wabup, serta wali kota/wakil wali kota.
"Sementara untuk Pilgub Jabar adalah pembicaraan setelah pemilihan bupati wali kota. Untuk Pilgub Jabar kita serahkan ke DPP, karena tingkatannya di situ," kata dia.
Baca Juga
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin menuturkan, kesepakatan kerja sama ini resmi terjalin, karena kesamaan ideologi partai dalam menjalankan visi misinya dan PDIP dan Golkar sama-sama partai yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme tapi tetap mengedepankan religiusitas.
"Jadi platform kami memang sama sebagai partai nasionalis tapi juga religius. Platform kami sama juga soal kebangsaan dan kerakyatan sehingga kami mencoba mensinergikan setiap kegiatan dalam konteks mengabdi negara dan menjaga pluralisme. Bukan hanya pilkada, tapi kegiatan selanjutnya," kata dia.
Kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim yang dinamakan Tim Lima yang berisikan anggota PDIP dan Golkar yang akan merumuskan langkah-langkah terkait Pilkada Serentak 2018.
"Juga termasuk merekomendasikan nama-nama yang akan diusung dalam pemilihan wali kota/wakil wali kota ataupun bupati di satu wilayah," kata Tubagus.
