Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti dan abolisi, termasuk kepada tokoh-tokoh yang terjerat kasus hukum, dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang.
Hal ini disampaikan dalam menanggapi pertanyaan wartawan soal kemungkinan pemberian amnesti dan abolisi tambahan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Hasan menjelaskan bahwa praktik tersebut bukanlah hal baru dalam sejarah kenegaraan Indonesia.
“Amnesti dan abolisi kan biasanya dilakukan oleh presiden menjelang bulan kemerdekaan. Dan ini juga sudah pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya,” ujarnya usai acara peluncuran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SMAN 6 Tangerang Selatan, Senin (4/8/2025).
Ketika ditanya soal kontroversi pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang merupakan salah satu tokoh terpidana kasus korupsi, Hasan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses pertimbangan konstitusional oleh Presiden Ke-8 RI itu.
“Presiden pasti sudah punya pertimbangan sangat matang untuk mengeluarkan keputusan abolisi atau amnesti. Itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi kepada presiden,” tegasnya.
Meskipun ini kali pertama hak amnesti diberikan untuk kasus yang beririsan dengan tindak pidana korupsi, tetapi Hasan menekankan bahwa konteksnya tidak semata-mata soal hukum, melainkan soal menjaga keutuhan sosial dan politik bangsa.
Baca Juga
Menjawab pertanyaan soal adanya persyaratan khusus dalam pemberian amnesti atau abolisi untuk pelaku kasus korupsi, Hasan kembali menekankan bahwa keputusan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara.
“Itu hak konstitusional presiden. Pertimbangan-pertimbangan sepenuhnya ada di tangan beliau. Presiden konsisten mengedepankan persatuan bangsa,” ujar Hasan.
Menurutnya, pemberian abolisi dan amnesti justru dapat menjadi alat pemersatu bangsa dalam momentum reflektif seperti Hari Kemerdekaan.
“Presiden konsisten mengedepankan persatuan Bangsa. Abolisi dan Amnesti bisa diberikan oleh presiden untuk memperkuat persatuan bangsa,” pungkas Hasan.
