Bisnis.com, JAKARTA — Institusi Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkau) terus menjadi sorotan baik dari dalam maupun luar negeri.
Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menilai Bea Cukai kerap menjadi sebagai salah satu institusi yang menghambat kemudahan kegiatan usaha.
Prabowo pun mengaku pemerintahannya ingin menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai mengancam industri dan pekerjaan masyarakat. Kepala Negara itu mengingatkan jika ada institusi negara yang melindungi penyelundupan maka akan ditindak sekeras-kerasnya.
Dia mengaku akan memberikan perhatian khusus kepada Bea Cukai dalam upaya penanganan masalah penyelundupan.
"Bea Cukai harus beres jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ngada, memperlama-memperlama begitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia," ujarnya di hadapan investor dan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Sementara dari luar negeri, Bea Cukai juga disoroti oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam laporan bertajuk 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, AS merilis daftar hambatan perdagangan di 59 negara mitra dagangnya termasuk Indonesia.
Baca Juga
Bea Cukai Jadi Hambatan
Di Indonesia, salah satu yang menjadi sorotan yaitu hambatan di Bea Cukai. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) itu, disampaikan banyak perusahaan AS yang kerap mengeluhkan praktik bea cukai di Indonesia.
"Khususnya asesmen bea masuk. Pejabat bea cukai Indonesia sering mengandalkan daftar harga acuan daripada menggunakan nilai transaksi sebagai metode penentuan nilai bea masuk utama," tulis laporan tersebut, dikutip Sabtu (19/4/2025).
Padahal, menurut USTR, nilai transaksi seharusnya menjadi metode penilaian utama seperti yang diatur dalam Perjanjian Penilaian Bea Cukai (CVA) WTO.
Tak hanya itu, eksportir AS melaporkan penentuan nilai bea masuk kerap berbeda-beda di berbagai wilayah untuk produk yang sama.
Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/2021 juga menjadi sorotan. Dalam beleid tersebut, diatur kewajiban verifikasi pra-pengiriman oleh perusahaan yang ditunjuk (surveyor) untuk berbagai macam produk termasuk elektronik, tekstil dan alas kaki, mainan, makanan dan minuman, dan kosmetik.
Masalahnya, USTR mengungkapkan hingga 31 Desember 2024 Indonesia belum memberitahukan aturan tersebut kepada WTO sesuai dengan Perjanjian WTO tentang Pemeriksaan Pra-Pengiriman.
Begitu juga PMK No. 190/2022, yang menetapkan operasi kepabeanan untuk barang tidak berwujud seperti transmisi atau unduhan elektronik, termasuk persyaratan prosedural dan klasifikasi berdasarkan Bab 99 daftar tarif kepabeanan Indonesia.
"Para pemangku kepentingan melaporkan bahwa peraturan tersebut menciptakan beban administratif yang signifikan ke industri AS, dengan memberlakukan persyaratan penyimpanan dokumen baru yang tidak terdefinisi dan tak pasti," tulis laporan USTR.
Bahkan, AS telah menyampaikan kekhawatirannya tentang aturan tersebut ke Komite Fasilitasi Perdagangan WTO sejak Juni 2023.
Selanjutnya, USTR menyoroti ketentuan 'bonus' kepada petugas Bea Cukai hingga 50% dari nilai barang sitaan atau jumlah bea yang terutang apabila temukan pelanggaran.
Padahal, berdasarkan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO, Indonesia harus menghindari pemberian insentif seperti itu."Indonesia merupakan salah satu dari sedikit mitra dagang utama AS yang masih memiliki sistem insentif tersebut. Sistem ini menjadi perhatian karena menimbulkan potensi korupsi dan tambahan biaya, ketidakpastian, serta kurangnya transparansi," jelas USTR.
Bisnis telah meminta tanggapan Bea Cukai atas kritik pemerintah AS tersebut, namun hingga berita ini dimuat belum ada timbal balik dari otoritas kepabeanan tersebut.
