Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengingatkan supaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) tidak menghambat arus keluar masuk barang.
Prabowo mengakui bahwa pemerintahannya harus berintrospeksi diri. Bea Cukai dinilai sebagai salah satu institusi yang dinilai menghambat kemudahan kegiatan usaha.
"Bea Cukai harus beres jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ngada, memperlama-memperlama begitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia," ujarnya di hadapan investor dan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Prabowo lalu menyebut pemerintahannya fokus dalam menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai mengancam industri dan pekerjaan masyarakat. Kepala Negara mengingatkan bahwa institusi negara yang melindungi penyelundupan akan ditindak sekeras-kerasnya.
"Kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ini saya minta bertanggung jawab, saya sudah berkali-kali bicara sama pejabat-pejabat itu," ujarnya.
Adapun Prabowo menyebut akan memberikan perhatian khusus kepada Bea Cukai dalam upaya penanganan masalah penyelundupan. Dia mengakui publik menunggu langkahnya untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut.
Baca Juga
"Saya kasih peringatan berkali-kali, nanti akan saya akan kasih perhatian khusus Bea Cukai dan semua bentuk penyelundupan," ujarnya.
Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Bea Cukai bukan satu-satunya institusi yang disoroti. Dia menyebut institusi seperti TNI-Polri juga akan diberikan perhatian khusus agar bisa berintrospeksi diri.
Pada acara sarasehan tersebut, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan masih banyak lagi.
