Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menekankan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Dia menegaskan tidak memiliki informasi siapa yang bakal digeser dari Kabinet Merah Putih.
Hasan menyampaikan bahwa peringatan Prabowo di acara Harlah NU Rabu lalu merupakan peringatan yang berlaku umum. Dia menyebut pernyataan Prabowo tidak ditujukan kepada pihak tertentu.
"Jadi siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, nanti akan dapatkan evaluasi dari Presiden," ucapnya.
Meski demikian, Hasan menyebut Prabowo juga mengapresiasi kabinet pemerintahannya. Contohnya, pada Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (22/1/2025), Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada Kabinet Merah Putih jelang 100 hari pertama pemerintahan.
Dia juga mengeklaim publik turut mengapresiasi kerja pemerintahan melalui approval rating berdasarkan sejumlah survei misalnya dari Harian Kompas, Indikator Politik serta Lembaga Survei Indonesia (LSI).
"Ini kan bukti, bukti bahwa memang apresiasi yang diberikan Presiden itu memang sesuai dengan fakta yang juga dirasakan oleh masyarakat," kata pendiri Cyrus Network itu.
Baca Juga
Adapun Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk '100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran' mencatat setidaknya terdapat lima menteri yang memiliki kinerja buruk. 
Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.
Sementara itu, Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai pernyataan Prabowo di Harlah NU lebih kepada bentuk simbolis agar setiap pembantunya meningkatkan kinerja setelah 100 hari pemerintahan.
Pernyataan Prabowo itu juga dinilai sebagai bentuk peringatan agar para menterinya meminimalkan kontroversi.
"Ya saya pikir itu lebih pada respons simbolis agar para pembantunya fokus bekerja dan meminimalkan kontroversi," ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Sabtu (8/2/2025).
