Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menerima 145.320 dari total 418.665 wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode tahun 2024.
Artinya, berdasarkan data per 31 Januari 2025, baru 33,45% penyelenggara negara yang sudah menyerahkan LHKPN mereka ke KPK jelang deadline 31 Maret 2025.
"Data tersebut termasuk wajib lapor baru yang sudah menyampaikan LHKPN khusus pada jabatan barunya, seperti para anggota Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan anggota legislatif terpilih," ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).
Berdasarkan perinciannya, wajib lapor terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari rumpun eksekutif, sebanyak 111.880 dari 334.437 wajib lapor, sudah menyampaikan LHKPN ke KPK.
Kemudian, wajib lapor dari rumpun legislatif sebanyak 8.121 dair 20.223 wajib lapor.
Selanjutnya, 15.552 dari 18.070 wajib lapor dari yudikatif sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Tingkat kepatuhannya merupakan yang tertinggi yaitu 86,07%.
Baca Juga
Lalu, dari BUMN/BUMD, baru 9.767 dari total 45.935 wajib lapor yang sudah menyerahkan LHKPN.
"KPK mengimbau para penyelenggara negara aktif di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD dapat segera menyampaikan LHKPN-nya secara benar dan lengkap melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/ sebelum 31 Maret 2025," pungkas Budi.
