Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan pembekuan hampir semua pendanaan baru untuk program bantuan luar negeri, dengan pengecualian untuk sekutu Israel dan Mesir.
Mengutip Al Jazeera pada Sabtu (25/1/2025), perintah dari Departemen Luar Negeri AS pada Jumat juga mencakup pengecualian untuk program makanan darurat, tetapi tidak untuk program kesehatan yang menurut para pendukungnya menyediakan layanan vital yang menyelamatkan nyawa.
Adapun, AS menghabiskan lebih dari US$60 miliar dalam bantuan luar negeri pada 2023, lebih banyak daripada negara lain secara keseluruhan. Namun jumlah tersebut hanya sekitar 1% dari pengeluaran pemerintah AS. Setelah memo tersebut terbit, beberapa proyek bantuan di seluruh dunia menerima perintah penghentian kerja.
Dalam memo yang menyertai pengumuman pembekuan itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengarahkan para pejabat senior untuk memastikan bahwa, sejauh diizinkan oleh hukum, tidak ada kewajiban baru yang dibuat untuk bantuan asing.
Pembekuan sementara ini dijadwalkan berlangsung selama setidaknya tiga bulan. Dalam 85 hari pertama, Rubio diharapkan akan membuat keputusan apakah akan melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program.
Yang tidak tersentuh oleh pembekuan tersebut adalah bantuan untuk Israel dan Mesir, dua penerima bantuan militer AS terbesar.
Baca Juga
Kedua negara tersebut telah menghadapi pengawasan atas catatan hak asasi manusia mereka dan seruan untuk memanfaatkan bantuan AS dengan imbalan reformasi substansial.
Memo hari Jumat menyebutkan secara khusus tentang keringanan untuk "pembiayaan militer asing untuk Israel dan Mesir dan biaya administrasi, termasuk gaji, yang diperlukan untuk mengelola pembiayaan militer asing".
Tidak ada indikasi pengecualian serupa untuk Ukraina, yang sebagian besar bergantung pada bantuan senjata AS dalam perjuangannya untuk mengusir invasi skala penuh Rusia yang diluncurkan pada Februari 2022.
Organisasi-organisasi kemanusiaan segera menyatakan kekhawatiran atas arahan tersebut, menyuarakan kekhawatiran bahwa arahan tersebut dapat berkontribusi terhadap ketidakstabilan global dan hilangnya nyawa.
"Ini gila. Ini akan membunuh banyak orang. Maksud saya, jika dilaksanakan seperti yang tertulis dalam memo itu... banyak orang akan mati," kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Sementara itu, kepala Oxfam America, Abby Maxman dalam sebuah pernyataan menuturkan, dengan menangguhkan bantuan pembangunan asing, pemerintahan Trump mengancam kehidupan dan masa depan masyarakat yang sedang mengalami krisis.
"Mereka juga mengabaikan pendekatan bipartisan Amerika Serikat yang telah lama dianut terhadap bantuan asing yang mendukung masyarakat berdasarkan kebutuhan, terlepas dari politik," katanya.
Salah satu program kesehatan yang diperkirakan akan mengalami pembekuan pendanaan adalah Rencana Darurat Presiden untuk Penanggulangan AIDS, yang juga dikenal sebagai PEPFAR.
Didirikan pada 2003 di bawah pemerintahan George W Bush, PEPFAR menikmati dukungan bipartisan yang luas selama dua dekade, hingga Kongres melewatkan tenggat waktu untuk memperbarui pendanaannya pada 2023. Pendanaannya mendapat perpanjangan satu tahun hingga Maret 2025, tetapi itu akan berakhir dalam kurun waktu tiga bulan.
Para ahli memperkirakan bahwa PEPFAR telah membantu menyelamatkan sebanyak 25 juta jiwa sejak pertama kali dimulai.
