.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- Wacana Zaken Kabinet atau kabinet tanpa politikus kembali mencuat. Zaken Kabinet sejatinya bukanlah sesuatu yang baru. Pembentukan kabinet tanpa politikus itu diterapkan ketika Indonesia masih menerapkan sistem parlimentarisme.
Sistem parlimentarisme atau dalam sejarah disebut sebagai demokrasi liberal berlangsung pada tahun 1950-1959. Presiden hanya sebatas simbol. Sementara kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Pada waktu itu, kondisi politik Indonesia cenderung tidak stabil dan sering terjadi pemerintahan.
Gonta-ganti kabinet itu kemudian berakhir dengan penerapan demokrasi terpimpin yang menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan penerapan UUD 1945 yang asli.
Adapun wacana tentang Zaken Kabinet diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani
Muzani mengungkapkan bahwa kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).
Menurut Muzani, pihaknya atau Gerindra belum tentu akan menjadi partai paling gemuk yang mengantongi kursi menteri paling banyak.
"Lagi dihitung, saya kira tidak juga [paling banyak kursi menteri dari Gerindra]," tambahnya.
Di samping itu, Muzani juga menyatakan saat ini partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah ada yang mengusulkan sejumlah nama. Hanya saja, kata dia, hal tersebut masih dalam pembahasan oleh Prabowo-Gibran bersama sejumlah pihak terkait.
Namun demikian, nama-nama yang dibidik oleh Prabowo-Gibran untuk menduduki kursi menteri di kabinetnya sudah disebut telah mulai dilakukan diskusi bersama.
"Sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi sebaik-baiknya," pungkasnya.
Pernah Diungkapkan Ganjar
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pentingnya susunan kabinet pemerintahan yang diisi oleh ahli di berbagai bidang atau zaken kabinet.
"Tentu saja zaken kabinet atau kabinet ahli itu memang penting. Wabil khusus untuk ekonomi," katanya usai acara Dialog Capres Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).
Ketika ditanya perihal sosok yang akan ditunjuknya sebagai menteri ekonomi apabila terpilih dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar mengaku belum menyiapkan nama.
"Kalau timnya kita siapkan. Kalau namanya belum," beber pasangan cawapres Mahfud MD ini.
Menurutnya, hal itu akan dibicarakan lebih dalam dengan tim internalnya, karena banyak sekali pakar dan profesional yang layak mengemban peran dalam pemerintahan.
"Nanti kita bicara dengan tim, kalau kandidatnya cukup banyak karena banyak sekali profesional yang bisa, lah, kita ajak untuk di kabinet," tutur mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Siapkan Anggaran
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pembentukan Kementerian/Lembaga (K/L) baru pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Thomas mengatakan bila mana kebijakan pembentukan kementerian baru dilaksanakan, hal tersebut sudah siap dan dapat dilakukan karena anggarannya telah tersedia.
"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan terkait rencana pembentukan K/L baru tahun depan pun saat ini telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Itu semua sudah dikoordinasikan dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi harmonisasi dengan Kementerian PAN-RB," lanjutnya.
Melihat komposisi belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata sebelumnya memaparkan kas negara telah mengantisipasi program-program pemerintahan baru.
Anggaran untuk kebijakan tersebut berada dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang dialokasikan senilai Rp491,23 triliun. Untuk diketahui, nilai tersebut masuk dalam pos Belanja Non-K/L yang secara total senilai Rp1.541,36 triliun.
