Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai ada campur tangan Prabowo Subianto dalam menggagalkan rapat Paripurna tentang revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Mahfud mengatakan bahwa ada alasan UU ini akhirnya batal disahkan usai rapat terus ditunda karena kuota forum (kuorum) tak kunjung tercapai lantaran campur tangan Prabowo Subianto.
Dia menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu melakukan komunikasi usai melakukan lawatan dari Australia dengan Ketum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Menurut Mahfud, Prabowo terkejut dengan situasi politik di Tanah Air.
“Pak Prabowo menelfon Bu Mega di malam itu, jadi tengah malam itu Bapak Prabowo itu kan di Australia, waktu malam [tanggal] 20 [Agustus] sebelum demo akan ada Paripurna besoknya,” kata Mahfud dikutip dari podcast dengan Bambang Widjojanto seperti dikutip, Senin (2/9/2024).
Mahfud mengaku bahwa melalui informannya, Prabowo memastikan bahwa adanya Paripurna pengesahan RUU Pilkada merupakan skenario untuk merubah undang-undang Pemilihan Kepala Daerah berada di luar kehendaknya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Presiden terpilih periode 2024—2029 itu pun akhirnya memilih untuk menginstruksikan setiap kadernya agar datang terlambat ke ruang sidang paripurna di kompleks DPR RI agar kuorum tak kunjung tercapai.
Baca Juga
“Besoknya yang beroperasi menggagalkan rapat paripurna adalah anak Gerindra, yang bilang enggak usah datang-enggak usah datang itu menurut sumber saya, anak gerindra telat datang agar tak kuorum,” ucapnya.
Mahfud pun menekankan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju (KIM) itu pun mengaku geram lantaran adanya upaya merubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini analisis menurut sumber-sumber [saya], itu pak Prabowo dan agak marah juga katanya, ‘Kenapa sampai ini terjadi, apa keuntungan kita dari proses [perubahan UU] ini] bagi pak Prabowo, nah itu namanya analisis politik,” pungkas Mahfud.
