Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ramai dibicarakan karena diduga melakukan wawancara 'setingan' saat menanggapi isu penangkapan mahasiswa yang terlibat demonstrasi dan rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset.
Jokowi dalam video yang beredar tampak mengenakan kemeja biru. Ia awalnya menyapa sekumpulan orang yang seolah-olah berperan sebagai wartawan. Salah satu orang kemudian menanyakan kepada Jokowi tentang tanggapannya mengenai penangkapan terhadap wartawan. Jokowi kemudian merespons pertanyaan tersebut.
Sekilas memang tidak ada yang aneh dalam video 'konferensi pers' tersebut. Hanya saja, pengambilan video dan wawancara itu dilakukan ketika wartawan yang bertugas di istana sedang berada di ruangan pers.
Adapun pihak Istana Kepresidenan mengklarifikasi terkait dengan gimik atau gerak gerik tipu daya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan gestur melakukan ‘doorstop’ atau wawancara via menjegat narasumber.
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf irit bicara terkait dengan gimik pura-pura wawancara dari Kepala Negara yang akrab ditemui dijagat maya beberapa waktu ke belakang.
Menurutnya, langkah yang dipilih oleh Presiden Ke-7 RI itu tetap memberikan informasi yang tengah berkembang di masyarakat.
Baca Juga
“Tidak ada gimmick apalagi settingan. Bukankah itu dalam rangka memberikan keterangan pers," ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (30/8/2024).
Sekadar informasi, dalam sepekan Presiden asal Surakarta itu memang secara dua kali memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang dikemas dalam bentuk doorstop.
Namun, menariknya dalam gimik tersebut terlihat hanya sedikit alat perekam dan mikrofon yang tampak tersorot kamera dalam sesi wawancara itu. Bahkan, mikrofon yang merekam suara Presiden tak sama sekali memperlihatkan jejama dari Media-media nasional yang ada di Indonesia.
Orang nomor satu di Indonesia itu melakukan wawancara cegat pada 21 Agustus 2024 untuk gimik pertamanya dengan maksud memberikan keterangan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah.
Tak berhenti sampai di sana, selang enam hari kemudian, pada 27 Agustus 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali memberikan keterangan pers secara informal itu untuk menjawab pertanyaan seputar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi undang-undang (UU) Pilkada oleh DPR RI.
Sayangnya, meskipun kedua isu yang ditanggapi Jokowi memang berkaitan dengan kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, tetapi Mantan Wali Kota Solo itu memilih untuk memberikan keterangan tanpa melibatkan wartawan secara langsung.
