.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan alias PDIP batal mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai pasangan bakal calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta. Pihak PDIP tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai alasan pembatalan pengumuman Anies-Rano.
Padahal, Anies sejak pagi telah bersiap menuju ke kantor PDIP. Ia mengenakan pakaian tenun lengan panjang berwarna merah dan terlihat telah meminta restu kepada ibu dan istrinya. Anies dan Rano bahkan saling bertemu di Gedung B di Kantor DPP PDIP. Keduanya berdiskusi, dan berdialog untuk membangun Jakarta.
Namun garis nasib tangan berkata lain, PDIP batal mengumumkan pasangan Anies-Rano untuk Pilkada Jakarta. PDIP bahkan dikabarkan akan mengusung kadernya sendiri, salah satu yang mencuat Pramono Anung - Rano Karno. Adapula skema mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Isu Pramono-Rano muncul dari Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (26/8/2024). Menurutnya, surat rekomendasi untuk pasangan tersebut tengah dipersiapkan.
"Pramono-Rano," ujar Olly kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat tidak banyak memberikan penjelasan tentang alasan di balik batalnya pengumuman cagub dan cawagub DKI Jakarta. Djarot hanya menjawab tentang pertemuan antara Anies Baswedan dan Rano Karno di DPP PDIP.
Baca Juga
“Jadi dalam rangka untuk silaturahmi untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa, tukar menukar pengalaman,” jelas Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, dalam konferensi pers pada Senin (26/6/2024).
Mantan Wali Kota Blitar itu juga hanya menjawab normatif ketika ditanya pernyataan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey tentang pasangan Pramono Anung - Rano Karno. Djarot menegaskan khusus daerah strategis seperti Jakarta kewenangannya ada di tangan Megawati.
“Jadi, kita berikan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum untuk menggunakan hak prerogatifnya,” jelas Djarot.
Kendati demikian, Djarot mengakui bahwa ada banyak aspirasi dari bawah, salah satunya adalah duet antara Rano Karno dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anies dan PDIP
Hubungan PDIP dan Anies sejatinya sangat rumit. Secara politik, mereka memiliki latar belakang yang jauh berbeda. Anies telah lama dicitrakan mewakili kelompok Islam. Praktik 'politik identitas' di Pilkada Jakarta 2024, selalu melekat kepadanya.
Waktu itu Anies melawan calon dari PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pertarungan berlangsung cukup keras, tidak hanya perang opini, tetapi bentrokan fisik antara kedua pendukung terjadi di berbagai tempat. Pilkada Jakarta tahun 2017 bahkan sempat dikatakan sebagai pilkada paling brutal.
Anies seperti diketahui berhasil menang. Ia mengalahkan Ahok. Ahok yang sekarang menjadi politikus PDIP, harus berakhir di penjara, karena terbukti bersalah dalam kasus penistaan agama. Hukuman terhadap Ahok adalah salah satu imbas dari pelaksanaan politik identitas selama Pilkada 2017.
Kalah di Pilgub Jakarta, PDIP masih bisa bernafas lega karena di Pileg 2019 mereka mendominasi sebagai DPRD Jakarta. PDIP memperoleh 25 kursi. Kader PDIP, Prasetyo Edi Marsudi tampil sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.
Selama pemerintahan Anies-Sandiaga Uno, yang kemudian digantikan dengan Ahmad Riza Patria, fraksi PDIP menjadi oposisi yang cukup keras. Ada banyak skandal yang terungkap selama kepemimpinan Anies, mulai dari pembelian lem aibon hingga penyelenggaraan Formula E Jakarta.
PDIP bahkan sempat menggulirkan wacana untuk menggunakan hak interpelasi. Waktu itu PDIP bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang sekarang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Kaesang Pangarep.
Anies Urus Surat
Di tengah ketidakpastian dukungan dari PDIP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengonfirmasi telah mengeluarkan sejumlah surat keterangan atau suket kepada Anies Baswedan. Suket tersebut merupakan salah satu syarat bagi bakal calon yang ingin maju pada Pilkada Jakarta 2024.
Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan surat keterangan juga dikeluarkan untuk pemohon atas nama Andika perkasa sebagai calon gubernur yang akan berlaga di Pilkada Jateng 2024.
"Surat Keterangan tersebut dikeluarkan atas permohonan dari Andika Perkasa untuk persyaratan pencalonan sebagai cagub Jawa Tengah, serta permohonan dari Anies Rasyid Baswedan untuk persyaratan pencalonan sebagai Gubernur Jakarta," ujar Djuyamto di Jakarta, Senin (26/8/2024).
Dia merincikan surat keterangan itu di antaranya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terdakwa; dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dalam Daftar Pemilih.
Selain itu, Anies dan Andhika juga turut membuat Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama Pribadi maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya.
"Permohonan langsung diproses pada hari [26/8/2024] itu juga adalah sesuai SOP Layanan Surat Keterangan di PN Jakarta Selatan," pungkasnya.
Tunggu Partai Besar
Sebelumnya, Partai Buruh berharap Anies Baswedan bisa maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal usai Anies bersilaturahmi ke Kantor Pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (25/8/2024).
“Partai buruh mengharapkan pak Anies bisa menjadi calon Gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan MK [Mahkamah Konstitusi] Nomor 60 dan Nomor 70 Tahun 2024,” kata Said.
Meski demikian, Said menyebut bahwa pihaknya tentunya juga menunggu partai lain, khususnya partai besar untuk mendukung Anies maju Pilkada 2024.
“Partai besar tentu kami tunggu dan Insya Allah nanti pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya. Intinya kami menunggu ya belum bisa memberikan secara langsung,” katanya.
