Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa pada perkara suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Hasto tiba di KPK pada Selasa (20/8/2024) sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi oleh tim penasihat hukumnya seperti Ronny Talapessy yang juga merupakan politisi PDIP.
Hasto memenuhi panggilan penyidik usai menyepakati pemanggilan kembali setelah 16 Agustus 2024 tidak bisa hadir. Politisi itu lalu datang ke KPK pada 15 Agustus atau sehari sebelumnya untuk menyepakati jadwal kembali guna diperiksa hari ini, Selasa (20/8/2024).
"Sebagai warga negara yang punya tanggung jawab terhadap hukum, saya datang dan sikap saya tidak setengah-setengah. Saya akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/8/2024).
Hasto mengungkap bahwa pemanggilannya di kasus DJKA sebagai saksi, terkait dengan kapasitasnya sebagai sekretaris tim pemenangan Joko Widodo–Maruf Amin pada Pilpres 2019.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto sebelumnya membenarkan adanya permintaan Hasto untuk penjadwalan ulang untuk diperiksa sebagai saksi di kasus DJKA. Dia menyebut sebelumnya tim penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan Hasto pada 16 Agustus.
"Akhirnya diputuskan dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Agustus 2024," ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).
Untuk diketahui, Hasto tidak jadi diperiksa 16 Agustus karena ada acara Pidato Kenegaraan oleh Presiden RI di DPR, serta agenda diskusi yang terjadwalkan sejak dua pekan lalu.
"Sehingga hari Senin kemarin saya berkirim surat, untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini. Dimajukan satu hari," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Seret Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin
Adapun dalam perkara yang sama, lembaga antirasuah telah lebih dulu memeriksa Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo sebagai saksi, Kamis (18/7/2024).
Seperti halnya Hasto, Adhie tidak dipanggil terkait dengan jabatannya di PDIP. Tessa mengonfirmasi bahwa keduanya dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek kalur kereta di DJKA Kemenhub.
Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu. Meski demikian, dia enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie. Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.
Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.
Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun, tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dikutip dari siaran pers.
