Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku hubungannya dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak ada masalah. Ia hanya tersinggung ketika Jokowi ingin memperpanjang jantannya menjadi 3 periode.
Hubungan Mega dan Jokowi memang tidak seakrab dulu. Keduanya sering berselisih. Megawati bahkan tidak segan-segan untuk melancarkan kritik dan pernyataan keras kepada mantan kadernya tersebut.
"Lho, enaknya lho dia [Jokowi] ngomong gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," tutur Megawati dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).
Megawati juga menjelaskan secara historis aturan masa jabatan presiden tiga periode dan seumur hidup sudah tidak berlaku lagi setelah ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
"Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang ini disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," katanya.
Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati tidak ingin Republik Indonesia rusak karena upaya segelintir orang.
Baca Juga
"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," tandas Megawati.
Sentilan Ngabalin
Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri soal menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diobrak-abrik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengatakan bahwa anggapan dari putri proklamator RI itu bisa mengarah ke fitnah, khususnya yang mengatakan bahwa anak buahnya kerap dijadikan target hukum. Salah satunya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku.
"[Pernyataan Bu Mega] bukan saja tidak benar, tetapi itu bisa nanti menimbulkan fitnah baru dan tidak bagus dalam memberikan edukasi kepada publik. Dan saya percaya bahwa Mama Ega adalah seorang negarawan yang kita tidak ragu kapasitasnya," katanya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).
Ngabalin menegaskan bahwa KPK adalah institusi penegakan hukum di Indonesia sehingga tidak bisa diintervensi kekuasaan.
Apalagi, dia mengatakan bahwa Jokowi selaku orang nomor satu di Indonesia itu selalu mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara serius dan masif.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa setiap pihak seharusnya dapat mendukung KPK untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum di dalam negeri.
Sehingga, Ngabalin mengimbau seluruh pihak untuk memberi kepercayaan penuh kepada KPK apabila ada tokoh-tokoh tertentu yang tengah diselidiki.
"Mari kita harus legawa dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KPK terhadap proses ini. Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," tegas Ngabalin.
