Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan batal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini.
Salah satunya, kata Jokowi, terkait dengan kesiapan air yang saat ini masih dalam tahap proses persiapan. Menurutnya, meskipun listrik sebentar lagi masuk, tetapi agar bisa masuk ke ruang-ruang gedung pemerintahan masih perlu waktu.
“Kalau [infrastruktur] itu siap [akan pindah], kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras sekali jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar,” ujarnya sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa IKN memang proyek Akbar sehingga sulit untuk rampung dalam kurun 2—3 tahun. Dia meyakini bahwa membawa Ibu Kota Baru ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sebuah mimpi besar berjangka panjang.
“Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan saat kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15% [pembangunan total IKN],” katanya.
Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu mengamini bahwa dalam pembangunan IKN masih memerlukan investasi dan membutuhkan investor dari dalam maupun luar.
Baca Juga
“Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan istana presiden, wakil presiden dan oleh karena itu 100% dari APBN,” pungkas Jokowi.
Menurut catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di IKN.
Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.
Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.
"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).
Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.
Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.
"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.
Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.
"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.
Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.
"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.
