Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Megawati Usul Bansos Dikurangi, Alihkan Jadi Kuliah Gratis

Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan bansos dikurangi agar pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk biayai kuliah gratis.
Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta. Bisnis/Nurul Hidayat
Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta. Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan bantuan sosial (bansos) dikurangi agar pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk biayai kebijakan kuliah gratis.

Megawati mengaku pusing melihat permasalahan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang semakin tinggi belakangan. Menurutnya, permasalahan itu bisa dengan mudah diselesaikan apabila pemerintah turun tangan.

"Kalau saya, sorry [maaf], karena saya pernah presiden. Kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Enggak boleh? Boleh," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini mengingatkan semua generasi penerus bangsa harus bisa sekolah. Dengan begitu, sambungnya, masyarakat Indonesia bisa naik level.

"Nah untuk apa sih menyiapkan manusia Indonesia agar berjiwa progresif, maju? Ini soal urusan sekolah saja heboh," jelas Megawati.

Sebagai informasi, belakangan permasalahan mahalnya biaya kuliah mendapat banyak sorotan. Apalagi, sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) menaikkan biaya UKT-nya.

Usai banyak diprotes, pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan UKT di sejumlah PTN hingga tahun depan. Artinya, kenaikan UKT masih sangat mungkin terjadi di masa depan.

Malahan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mendukung skema mahasiswa membayar UKT menggunakan pinjaman online (pinjol).

Muhadjir menilai tidak ada yang salah dengan sistem pinjol. Menurutnya, jika terjadi penipuan maka kesalahan ada di oknum perusahaan pinjolnya, bukan salah sistemnya.

"Pokoknya ada semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa," jelas Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Dia juga tidak menampik apabila banyak pihak yang menganggap skema pinjol untuk bayar UKT hanya bentuk komersialisasi pendidikan. Menurutnya, anggapan tersebut hanya sebuah penilaian yang salah. Muhadjir tetap menilai pinjol untuk membayar UKT bisa membantu mahasiswa. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper