Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gelar Rapat dengan Menlu, DPR Sepakat Bentuk Panja 5 RUU Ratifikasi Pertahanan

DPR menyepakati untuk membentuk panja Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi bidang pertahanan dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama pejabat di Komisi I DPR RI menandatangani RUU Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, Senin (2/10/2023).JIBI/Bisnis-Foto: Erta Darwati.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama pejabat di Komisi I DPR RI menandatangani RUU Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, Senin (2/10/2023).JIBI/Bisnis-Foto: Erta Darwati.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati untuk membentuk panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi bidang pertahanan dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.

Pembahasan tersebut dilakukan DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra pada Rabu (19/6/2024).

Retno menyatakan bahwa 5 RUU itu adalah ratifikasi bidang pertahanan RI dengan India, RI dengan Prancis, RI dengan Kamboja, RI dengan Brasil, dan RI dengan Uni Emirat Arab (UEA). 

"Kami baru saja menyelesaikan pembahasan tahap satu Rancangan Undang-Undang kerja sama pertahanan dengan 5 negara, yaitu dengan Brazil, India, Kamboja, Prancis, dan Persatuan Emirat Arab," katanya saat ditanyai awak media, di Komisi 1 DPR RI, pada Rabu (19/6/2024). 

Dia mengatakan bahwa setelah menjelaskan dan mendengarkan semua pandangan fraksi, lalu 9 fraksi menyetujui agar RUU tersebut dapat dilanjutkan pembahasannya dan telah sepakat untuk dibentuk panja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan setelah itu akan dibahas di tahapan kedua yaitu Paripurna. 

"Sebagai informasi, bahwa pembentukan kerja sama ini semakin penting dilakukan karena dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah dunia yang semakin dipenuhi dengan ketidakpastian dan rivalitas geopolitik semakin tajam," ujarnya. 

Lebih lanjut, Retno menyatakan bahwa kerja sama ini juga dilakukan dengan menghormati atau menjalankan prinsip-prinsip dasar negara, antara lain politik luar negeri bebas aktif.

"Tadi saya tekankan bahwa kerja sama ini bukan merupakan pakta pertahanan atau aliansi militer," ucapnya. 

Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa kerja sama dengan 5 negara tersebut, bidangnya bermacam-macam, antara lain adalah pertukaran kunjungan, dialog, kemudian capacity building, dan juga kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

Selain itu, dia mengungkap adanya kemungkinan membuka peluang untuk melakukan join development dan join marketing dengan beberapa negara. 

"Jadi intinya Alhamdulillah tahapan satu sudah selesai, didukung oleh semua fraksi, masuk ke pembentukan panja untuk membahas DIM, dan selanjutnya jika lancar, maka akan dibawa ke tahapan kedua," tambahnya. 

Sementara itu, Retno mengatakan bahwa hal tersebut juga penguatan kerja sama dalam turut menjaga integritas wilayah Indonesia dan memperkuat pertahanan, serta dalam rangka ikut menjaga perdamaian dunia. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Erta Darwati
Editor : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper