Bisnis.com, JAKARTA — Persidangan kasus pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL mengungkap sejumlah fakta terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem.
Dugaan soal aliran dana ke Partai Nasdem awalnya telah diungkap terlebih dahulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat kasus masih dalam tahap penyidikan. Sejumlah pengurus partai lalu dihadirkan baik di tahap penyidikan hingga persidangan saat ini.
Pada persidangan SYL, Senin (27/5/2024), jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan saksi Joice Triatman yang merupakan mantan staf khusus terdakwa saat masih menjadi Mentan. Joice juga merupakan Wakil Bendahara Umum Nasdem.
Di depan majelis hakim, Joice mengungkap adanya sejumlah aliran dana untuk kepentingan Partai Nasdem. Kendati awalnya mengakui tidak tahu menahu dari mana sumber aliran uang itu, Joice mengaku bahwa uang itu diminta ke Kementan atas instruksi SYL.
Berikut rangkuman info terkait aliran dana dari pusaran kasus SYL yang terkait kepentingan Nasdem:
-
UANG Rp850 JUTA
Salah satu yang terbesar yakni uang Rp850 juta untuk acara di Nasdem Tower pada 2023 lalu. Informasi tersebut awalnya diungkap oleh saksi Kabag Umum Direktorat Jenderal Ditjen Perkebunan Kementan Sukim Supandi, Senin (13/5/2024).
Baca Juga
Sebagaimana kesaksian Sukim, Joice pun membenarkan bahwa adanya perintah SYL kepadanya untuk berkoordinasi dengan Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono.
"Iya. Saya mendapatkan perintah dari pak menteri untuk berkoordinasi dengan pak sekjen, pak Kasdi untuk perkara pendanaan sebuah acara di partai Nasdem dalam rangka penyerahan formulir bacaleg DPR RI ke gedung KPU," ujarnya saat hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Saat diminta untuk menjelaskan permintaan uang itu sedari awal, Joice mengungkap bahwa mulanya panitia acara Nasdem itu meminta uang sebesar Rp1 miliar. Uang itu digunakan untuk penyelenggaraan acara di Nasdem Tower 2023 lalu.
Joice mengaku bahwa Kasdi sempat tidak menyanggupi pemberian Rp1 miliar karena terlalu besar. Namun, pada akhirnya, angka Rp850 juta disepakati.
"Saya teruskan ke pak Kasdi [permintaan Rp1 miliar]. Pak Kasdi bicara, 'Terlalu tinggi,' pada saat itu. tidak menyanggupi nominal itu. Kemudian saya sampaikan ke panitia," kata Joice.
"Kemudian apa?," tanya Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.
"Sampai disepakati Rp850 juta," jawab Joice.
"Tawar menawar ya?," tanya Hakim.
"Tidak. Hanya satu kali," ujar Joice.
Di sisi lain, Joice turut mengungkap bahwa Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengetahui ihwal Rp850 juta itu. Hal itu diakui olehnya kepada hakim.
Mendengar pengakuan Joice, Hakim pun mempertanyakan apabila Nasdem benar-benar menerima keuntungan dari uang yang mengalir dari Kementerian Pertanian (Kementan). Hakim Rianto berpesan, apabila uang Rp850 juta itu keluar dari kantong pribadi SYL maka tidak akan menjadi masalah.
Sebaliknya, apabila uang tersebut berasal dari Kementan yakni uang negara, maka seharusnya tak terjadi dengan alasan apapun.
"Berarti partai Nasdem benar-benar mendapatkan keuntungan dari situ?," tanya Hakim Rianto.
"Izin, Yang Mulia. Tugas saya hanya diperintahkan seperti itu. Saya hanya menjalankan perintah pak menteri pada saat itu," ucap Joice.
-
SEMBAKO RAMADAN
Selain uang ratusan juta rupiah itu, Joice mengaku pernah mendapatkan sederet instruksi lain dari pihak SYL terkait dengan program-program partai. Misalnya, pengadaan paket sembako untuk disebarkan di 34 provinsi. Di setiap provinsi, Nasdem melalui kantor DPW membagikan 200 paket sembako.
Sembako itu, terang Joice, dibagikan oleh sayap partai Nasdem, Garnita, jelang Ramadan beberapa tahun lalu. Pengadaan sembako itu juga dikoordinasikan oleh Joice dengan Kasdi. Namun, dia mengaku hanya bertugas untuk memfasilitasi alamat penerima sembako dan PIC setiap provinsi.
"Apakah saudara tahu bahwa ternyata dana itu berasal dari Kementerian Pertanian?," tanya Hakim.
"Saya tidak tahu," kata Joice.
"Apakah termasuk tupoksi saudara untuk bagian-bagian ini? Kepentingan partai Nasdem? Untuk menjadi penghubung seperti itu?," tanya Hakim.
"Tidak, Yang Mulia," tutur Joice.
"Kenapa saudara lakukan? Karena saudara anggota partai?," tanya Hakim.
"Tidak. Murni karena ada arahan perintah dari pak menteri," ucap Joice.
