Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mendesak Pemerintah RI agar memanfaatkan 20.000 kuota haji tambahan dari Arab Saudi secara transparan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar pemerintah tidak main-main dengan kuota haji tambahan tersebut sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Pasalnya, kata sosok yang akrab disapa Cak Imin ini, banyak jemaah asal Indonesia sudah cukup lama menunggu antrian haji.
"Jadi hendaknya digunakan dengan amat sangat, sungguh-sungguh tidak ada permainan sehingga penambahan ini tidak membuat kecemburuan jemaah yang sudah mengantri begitu lama," tuturnya di Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Selain itu, Muhaimin juga memerinci beberapa aspek penting lain dalam penyelenggaraan ibadah haji yang perlu mendapat perhatian khusus.
Pertama, kata Muhaimin, seluruh tanggung jawab penyelenggaraan harus memastikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah sehingga mencapai haji mabrur.
Baca Juga
Kedua, katanya, tata kelola fasilitas juga harus diperhatikan, termasuk jarak tempuh, transportasi yang tersedia, dan fasilitas kesehatan yang ramah lansia.
"Aspek tata kelola yang kedua yaitu aspek fasilitas, yang di dalamnya termasuk jarak tempuh, transportasi yang tersedia, fasilitas kesehatan juga yang disebut ramah lansia itu apa bisa dibuktikan dengan penanganan yang memadai," katanya.
Ketiga, Muhaimin menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara untuk mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan dan implementasi anggaran yang tepat.
"Penggunaan anggaran negara harus kita awasi betul sehingga tidak terjadi korupsi, tidak terjadi salah penyusunan, pengelolaan dan implementasi," ujarnya
