Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) resmi melaporkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah terkait dengan lelang aset rampasan negara pada kasus Jiwasraya ke KPK.
Selain Jampidsus Kejagung, KSST melaporkan juga ST, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (PPA Kejagung); Pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama-sama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP); serta Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso serta Yoga Susilo sebagai pemilik manfaat PT Indobara Utama Mandiri (IUM).
Berdasarkan catatan Bisnis, pelapor ini terdiri dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Koordinator Advokasi Tambang Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar hingga Ekonom Faisal Basri.
KSST menilai pihak tersebut ke KPK atas dugaan korupsi terkait dengan lelang aset rampasan negara pada kasus Jiwasraya, berupa saham perusahaan tambang.
Kuasa hukum pelapor, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa laporan tersebut diserahkan dan sudah diterima oleh Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan lelang saham perusahaan tambang bernama PT Gunung Bara Utama (GBU).
"Intinya, mengenai lelang yang menurut kami juga dugaan lelang ini tidak benar, artinya ada satu perusahaan menang lelang tetapi perusahaan masih baru berdiri. Baru enam bulan lah, laporan keuangannya juga belum ada, ini perusahaan baru berdiri tapi dia menang lelang," jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Baca Juga
Berikut ini profil sederet pihak yang menjadi pelapor Jampidsus Kejagung dan sejumlah pejabat lain ke KPK:
Sugeng Teguh
Sugeng Teguh Santoso merupakan Ketua IPW. Pria kelahiran 13 April 1966 di Semarang ini memiliki karir mentereng di dunia advokasi. Misalnya, dia sempat menjabat di sejumlah koalisi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI).
Kemudian, dia juga tercatat pernah masuk dalam Tim Advokasi Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) untuk menangani persoalan pemilu di Mahkamah Konstitusi pada 2004.
Lulusan Hukum Universitas Indonesia ini juga tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor. Kala itu, Sugeng optimistis dengan menargetkan lima kursi dari 50 kursi pada pemilu legislatif (Pileg) 2024.
Selain itu, Sugeng juga sempat menjadi kuasa hukum untuk Bupati Bogor Rachmat Yasin yang sedang diselidiki oleh KPK. Selain itu, Sugeng menjadi pengacara dalam kasus Komisaris PT Kernell Oil, Simon Gunawan Tanjaya.
Adapun, nama Sugeng juga menjadi sorotan ketika melaporkan Ganjar Pranowo dan Dirut Bank Jateng hingga melaporkan Wakil Menteri Hukum dan Keamanan (Wamenkumham) Eddy Hiariej.
Faisal Basri
Dilansir laman LPEM UI, Faisal Basri merupakan ekonom sekaligus politikus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Beliau merupakan keponakan dari mendiang Wakil Presiden RI Adam Malik.
Ekonom kenamaan RI ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia pada 1985 dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika 1988.
Sebagai akademisi, dia juga memiliki karir yang cukup moncer mulai dari Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia untuk mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi.
Faisal juga merupakan pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Beliau juga pernah diamanatkan menjadi Ketua Jurusan ESP (Ekonomi dan Studi Pembangunan) FEBUI (1995-1998), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta (1999-2003), Pendiri Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) (1995-2000).
Sementara itu, Faisal Basri juga sempat mengemban amanah sebagai anggota Tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN 1985-1987 dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI pada 2000.
