Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kini menjadi sorotan usai mencuatnya isu dugaan dikuntit oleh anggota kepolisian, hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan ke KPK yang menyeret nama Jampidsus disampaikan oleh Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST). Mereka melaporkan dugaan korupsi terkait dengan lelang aset rampasan negara pada kasus Jiwasraya, berupa saham perusahaan tambang.
Pihak pelapor terdiri dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Koordinator Advokasi Tambang Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar, Ekonom Faisal Basri dan lain-lain.
Sementara itu, terdapat empat pihak terlapor yakni ST, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (PPA Kejagung); Jampidsus Febrie Adriansyah; Pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama-sama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP); serta Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso dan Yoga Susilo sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) PT Indobara Utama Mandiri (IUM).
Deolipa Yumara, selaku kuasa hukum pelapor, mengatakan bahwa laporan tersebut diserahkan dan sudah diterima oleh Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan lelang saham perusahaan tambang bernama PT Gunung Bara Utama (GBU).
Praktik lancung dalam lelang itu, kata Deolipa, diduga menyebabkan kerugian keuangan negara. Pihak pelapor menduga bahwa pemenang lelang saham PT GBU, yakni PT IUM, baru didirikan pada 19 Desember 2022 atau 10 hari sebelum Penjelasan Lelang.
Baca Juga
"Intinya, mengenai lelang yang menurut kami juga dugaan lelang ini tidak benar, artinya ada satu perusahaan menang lelang tetapi perusahaan masih baru berdiri. Baru enam bulan lah, laporan keuangannya juga belum ada, ini perusahaan baru berdiri tapi dia menang lelang," jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Ronal Loblobly, Koordinator KSST, menilai kerugian keuangan negara akibat lelang saham itu berkaitan dengan nilai saham yang dimenangkan oleh PT IUM. Kerugian yang dilaporkan ke KPK, terangnya, yakni sekitar Rp9 triliun.
"Bahwa nilainya tidak sesuai dengan kerugian yang sudah terjadi terhadap negara. Jadi kerugiannya itu kita taksir senilai Rp11 ttiliun, tetapi dilelang hanya kemudian Rp1,9 triliun. Berarti ada indikasi kerugian Rp9 triliun," tuturnya.
Pada keterangan terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi ke Bagian Pengaduan Masyarakat terkait dengan laporan tersebut.
Sementara itu, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan lembaganya akan menyikapi laporan pengaduan masyarakat itu sebagaimana dengan prosedur yang ada.
"Semua laporan/pengaduan yang masuk tentu akan disikapi dengan prosedur baku penanganan yang sama, terlebih dahulu ada telaah dari tim Direktorat Pengaduan Masyarakat," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (27/5/2024).
Dikuntit Polisi
Sebelumnya, isu Jampidsus diikuti oleh anggota kepolisian lebih dulu mencuat pada akhir pekan lalu. Hal itu kemudian diikuti oleh viral video konvoi kendaraan yang diduga milik Brimob di sekitar gedung Kejagung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, bahwa pihaknya melibatkan Polisi, termasuk Brimob dan TNI untuk memperketat pengamanan.
"Terkait pengamanan itu kan dari brimob ada, dari TNI juga ada," ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa peningkatan keamanan lumrah dilakukan ketika Kejagung sedang menangani perkara besar. Menurutnya, peningkatan keamanan yang sama juga biasa dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi kejadian yang mengganggu ketenteraman masyarakat, seperti pada unjuk rasa.
Dia menampik bahwa peningkatan keamanan itu berkaitan dengan situasi Jampidsus Febrie Adriansyah yang dikabarkan sempat diikuti anggota kepolisian saat makan malam di kawasan Jakarta Selatan. Dia memastikan bahwa tak ada masalah yang terjadi, sehingga aktivitas Febrie berjalan seperti biasanya.
"Enggak ada apa-apa, sekarang jalan seperti biasa. Pengawalan di gedung itu hal yang biasa. Kalau eskalasi penanganan perkaranya banyak, ada demo-demo, pasti kita tingkatkan pengawalan," tutup Ketut.
Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menunjukkan adanya konvoi kendaraan diduga milik Brimob di sekitaran Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.
Sejumlah motor trail hingga kendaraan taktis (rantis) tampak berjalan beriringan sembari menyalakan sirine ketika melintas di depan gedung Kejagung. Peristiwa itu dikabarkan terjadi pada Senin (20/5/2024) malam.
