Bisnis.com, JAKARTA — Vietnam akan menggelar pemilihan umum tahun ini, Partai Komunis pun mencalonkan Menteri Keamanan Publik Tô Lâm, untuk menjadi presiden baru di negaranya. Dia memiliki rekam jejak pemberantasan korupsi, yang berhasil menekan indeks persepsi korupsi negara tersebut dan memicu gairah perekonomian.
Langkah tersebut sebagai penunjukan yang dianggap dapat meredakan gejolak politik selama berbulan-bulan dan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk kembali fokus pada perekonomian Vietnam yang sedang sulit.
Komite Sentral Partai Komunis mengusulkan Menteri Keamanan Publik Tô Lâm untuk menduduki jabatan presiden. Selain itu, juga berupaya untuk mengangkat Wakil Ketua Majelis Nasional Trần Thanh Mẫn ke jabatan Ketua Legislatif.
Pencalonannya dilakukan setelah pengunduran diri Võ Văn Thưởng pada Maret, selang setahun menjabat sebagai presiden, dan menjadi pemimpin terbaru yang gagal dalam upaya pemberantasan korupsi.
Melansir Bloomberg, hukuman mati dijatuhkan kepada seorang taipan real estat dalam kasus penipuan senilai US$12 miliar atau Rp191,5 triliun, pada April lalu.
Ketua Administrator legislatif Bùi Văn Cường dalam pengarahannya pada Minggu pagi, mengatakan bahwa parlemen akan memulai proses pemungutan suara pada Senin (20/5/2024).
Baca Juga
Dia mengatakan bahwa Tô Lâm akan terus memegang posisinya saat ini sebagai Kepala Kementerian Keamanan Publik sampai parlemen menyetujui penggantinya.
Lâm yang berusia 66 tahun berpeluang menjadi presiden ketiga di negara Asia Tenggara itu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dua pendahulunya mengundurkan diri setelah menerima melakukan pelanggaran yang terdeteksi oleh kementerian yang diawasi Lâm.
Lâm telah muncul sebagai salah satu pejabat paling penting selain Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyễn Phú Trọng, setelah upayanya memberantas korupsi membantu menaikkan peringkat Vietnam dalam indeks persepsi korupsi Transparency International menjadi 83, pada tahun lalu, dari sebelumnya 113 pada 2016.
Meskipun jabatan kepresidenan di Vietnam sebagian besar bersifat seremonial, jabatan ini juga merupakan posisi terpenting kedua dalam hierarki politik dan kemungkinan menjadi batu loncatan untuk menggantikan Trọng ketika masa jabatannya berakhir pada awal 2026.
Meski begitu, Lâm tidak mungkin mengubah arah kebijakan ekonomi atau luar negeri, yang diputuskan oleh Politbiro dan Komite Sentral Partai Komunis.
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan perekonomian Vietnam akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia pada tahun ini dan memimpin kawasan ini bersama dengan India pada 2025.
Pemasok Apple Inc. hingga perusahaan seperti Samsung Electronics Co. telah berinvestasi miliaran dolar di negara Asia Tenggara tersebut.
Profesor Emeritus di Universitas New South Wales di Australia, Carl Thayer mengatakan bahwa peran presiden hanya mempunyai sedikit kekuasaan dan juga bisa mengindikasikan Lam kehilangan pengaruhnya dalam pemerintahan.
"Dia tidak akan memegang kendali kekuasaan. Cakupan dan intensitas investigasi yang dilakukan Lam atas perintah Trong telah membuat bingung banyak pejabat," katanya.
Sebagai Menteri Keamanan Publik sejak 2016, Lam mempunyai tanggung jawab untuk penegakan hukum termasuk memimpin upaya pemberantasan korupsi yang membuat setidaknya 459 anggota partai didisiplinkan karena korupsi pada tahun lalu.
Trần Thanh Mẫn, calon ketua parlemen yang berasal dari Provinsi Mekong-Delta di Hau Giang dan kemunculannya akan disambut baik oleh para pejabat dari wilayah selatan.
Menurut situs parlemen, pria berusia 61 tahun ini adalah Ketua Front Tanah Air Vietnam sebuah organisasi yang dipimpin partai, sebelum menjadi Wakil Ketua Majelis Nasional pada April 2021.
Menurut pernyataan Komite Sentral Partai, dia menggantikan Vương Đình Huệ, yang mengundurkan diri sebagai ketua parlemen bulan lalu, karena pelanggaran peraturan partai.
