Bisnis.com, JAKARTA – Pihak berwenang Israel menutup kantor cabang media Al Jazeera di Israel pada Minggu (5/5/2024), beberapa jam setelah pemungutan suara pemerintah untuk menggunakan undang-undang baru untuk menutup operasi jaringan berita tersebut.
Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan suara bulat memilih untuk menutup operasi Al Jazeera di Israel, beberapa minggu setelah parlemen Israel meloloskan undang-undang yang mengizinkan penutupan sementara lembaga penyiaran asing yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional selama perang di Gaza.
"Pemerintah yang saya pimpin dengan suara bulat memutuskan: saluran penghasutan Al Jazeera akan ditutup di Israel," tulis Netanyahu melalui media sosial X, dikutip Al Jazeera, Senin (6/5/2024).
Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi menulis di X bahwa dia telah menandatangani perintah terhadap Al Jazeera dan akan segera berlaku.
Karhi mengatakan bahwa ia memerintahkan penyitaan peralatan penyiaran Al Jazeera yang digunakan untuk menyampaikan konten saluran tersebut, termasuk peralatan pengeditan dan perutean, kamera, mikrofon, server dan laptop, serta peralatan transmisi nirkabel dan beberapa telepon genggam.
Kemudian pada Minggu, polisi menggerebek lokasi Al Jazeera di Yerusalem Timur yang diduduki dan penyedia layanan satelit dan kabel menghentikan siaran Al Jazeera.
Baca Juga
Para kritikus menyebut langkah tersebut sebagai hari yang kelam bagi media dan menimbulkan kekhawatiran baru mengenai sikap pemerintah garis keras Benjamin Netanyahu terhadap kebebasan berbicara.
Para pejabat Israel mengatakan bahwa langkah tersebut dibenarkan karena Al Jazeera merupakan ancaman bagi keamanan nasional.
Jaringan Al Jazeera yang didanai oleh Qatar telah mengkritik operasi militer Israel di Gaza, dari mana ia telah melaporkan sepanjang waktu selama perang tujuh bulan.
Al Jazeera mengatakan tuduhan bahwa mereka mengancam keamanan Israel adalah kebohongan yang berbahaya dan konyol yang membahayakan para jurnalisnya.
"Al Jazeera Media Network mengutuk keras dan mengecam tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mendapatkan informasi. Al Jazeera menegaskan haknya untuk terus memberikan berita dan informasi kepada pemirsa globalnya," kata perusahaan, seperti dikutip The Guardian.
Laporan akhir yang telah direkam sebelumnya yang mencantumkan pembatasan yang dilakukan terhadap jaringan oleh seorang reporter di Yerusalem disiarkan di jaringan tersebut setelah larangan itu diberlakukan.
Al Jazeera sebelumnya menuduh pihak berwenang Israel dengan sengaja menargetkan beberapa wartawannya, termasuk Samer Abu Daqqa dan Hamza Al-Dahdouh, yang keduanya terbunuh di Gaza selama konflik. Israel menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak menargetkan wartawan.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga mengkritik langkah tersebut.
"Media yang bebas dan independen sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sekarang, lebih-lebih lagi dengan adanya pembatasan yang ketat dalam pelaporan dari Gaza. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang utama. Kami mendesak pemerintah untuk mencabut larangan tersebut," kata kantor tersebut di X.
Sebelumnya, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang memungkinkan penutupan sementara lembaga penyiaran asing yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Undang-undang tersebut memungkinkan Netanyahu dan kabinet keamanannya untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel selama 45 hari dan dapat diperpanjang, sehingga dapat tetap berlaku hingga akhir Juli atau hingga akhir operasi militer besar di Gaza.
Selain memuat laporan langsung dari lapangan mengenai korban perang, Al Jazeera juga sering mempublikasikan pernyataan video verbatim dari Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya di wilayah tersebut, yang menuai kritik tajam dari para pejabat Israel.
