Bisnis.com, JAKARTA – Genderang transisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuju pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mulai ditabuh. Pasangan Prabowo-Gibran disebut tengah mematangkan komposisi kabinetnya.
Politikus Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menjadi sosok yang membocorkan hal tersebut. Partai Demokrat merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung dan mengusung Prabowo-Gibran dalam palagan Pemilu 2024 lalu.
Andi menyebut bahwa Prabowo saat ini masih fokus dalam merancang struktur kabinet pemerintahannya untuk periode 2024–2029 mendatang. Dia meyakini Prabowo telah menimbang soal sosok-sosok yang bakal mengisi kursi menteri dan jabatan strategis lainnya.
"Sekarang ini Pak Prabowo tampaknya masih dalam tahap mendesain struktur kabinet, bagaimana struktur kabinet yang akan datang. Belum sampai orang-orang [untuk menteri], belum sampai juga [jatah] kursi," katanya pada diskusi Polemik Trijaya FM yang disiarkan di YouTube Trijaya FM, Sabtu (4/5/2024).
Menurutnya, Prabowo juga menaruh perhatian khusus terhadap desain kementerian/lembaga negara pada pemerintahannya kelak. Andi mencontohkan soal rencana pemisahan sejumlah direktorat jenderal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama yang berfokus pada urusan penerimaan negara, menjadi satu badan tersendiri.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Prabowo berencana melakukan pemisahan antara Kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup. Desain kementerian juga tengah dipikirkan untuk mengakomodasi program unggulan Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis.
Baca Juga
"Jadi kira-kira baru pada desain kabinet dan waktunya masih panjang," jelas Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Hal itu diamini oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mengakui sudah ada diskusi ihwal menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran, kendati enggan membeberkan lebih lanjut.
"Ada," kata AHY yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
AHY hanya mengatakan bahwa Prabowo tidak hanya memikirkan komposisi kabinet dengan melihat peta politik di parlemen, tetapi juga menimbang bagaimana pemerintahan ke depan dapat berjalan efektif. Dia menyebut fokus Demokrat di pemerintah mendatang adalah membantu Prabowo secara penuh.
Jatah Menteri Partai Pendukung
Mengenai jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, Andi Mallarangeng menyebut bahwa partainya maupun partai anggota KIM lainnya belum berembuk. Selain Demokrat, KIM juga digawangi oleh partai politik (parpol) anggota parlemen yaitu Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Mungkin ke depannya mendekati Oktober [pelantikan Prabowo-Gibran] baru lebih jelas lagi. Misalnya, Demokrat diminta menyiapkan kader-kader yang punya kapasitas di bidang apa," pungkasnya.
Sementara itu, Prabowo telah tampak menjalin komunikasi politik dengan partai-partai di luar koalisi pendukungnya, terutama Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024, Menteri Pertahanan itu telah bersua dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dua partai tersebut merupakan pengusung pasangan calon yang bertarung dengan Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin sendiri.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang turut mengusung Anies-Muhaimin, disinyalir hendak merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, berharap partainya didatangi Prabowo untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.
"Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap gitu, toh," kata Aboe, Sabtu (27/4/2024) lalu.
Politikus Gerindra, Hendarsam Marantoko, memafhumi gelagat PKS tersebut. Menurutnya, keinginan PKS merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran telah tampak dari elitenya.
"Ya sebenarnya gestur itu sudah ada ya dari elite-elite PKS, sudah ada. Enggak bisa kita pungkiri, dari sejarahnya, PKS ini mitra lama kita. Sudah beberapa kali Pilpres, PKS berjuang bersama-sama kita," katanya pada diskusi daring Polemik Trijaya FM di YouTube Trijaya FM, Sabtu (4/5/2024).
Berdasarkan catatan Bisnis, PKS berkoalisi dengan Gerindra pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019. Pada 2014, PKS turut mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara pada 2019 menyokong pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Jadi secara psikologis, kami juga tak pernah punya masalah dengan PKS. Teman lama ini, teman seperjuangan lama ini. Jadi kita hargai," ujar Hendarasam.
Prabowo Harus Hati-hati
Adapun, Prabowo disarankan untuk berhati-hati dalam membagi kursi menteri kepada para partai politik pendukungnya. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, meyakini saat ini banyak partai politik yang ingin bergabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran hanya untuk mendapatkan jatah kursi menteri.
"Prabowo saat ini pasti sedang pusing untuk membagikan kursi. Kalau dia salah langkah bisa berbahaya. Ini dari Prabowo saja belum clear sebenarnya," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Jika salah langkah dalam membagi jatah kursi menteri, menurut Pangi, hal tersebut bisa menjadi bumerang untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, hal tersebut bisa mengurangi jatah menteri partai politik yang sudah berkoalisi sejak awal.
"Kalau semua partai mau ditarik jelas akan sulit membagi-bagi jatah kursi menterinya," katanya.
Ipang menyarankan Prabowo-Gibran agar tetap ada partai politik yang jadi oposisi di pemerintahannya kelak. Harapannya, situasi demokrasi di Indonesia bisa terjaga dengan baik.
Wanti-wanti mengenai komposisi kabinet juga datang dari orang-orang dekat Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pesan kepada Prabowo agar menghindari orang-orang yang “toxic” dalam bahtera kepemimpinannya nanti.
Hal tersebut Luhut ungkapkan di Jakarta Futures Forum pada Jumat (3/5/2024), ketika membahas mengenai perekonomian Indonesia beserta prospeknya, kerja sama antara Indonesia dan India, dan langkah apa yang akan dilakukan pemerintahan berikutnya.
“Saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu sangat merugikan kita,” ujar Luhut.
Dia meyakini bahwa Prabowo dapat melakukan banyak hal untuk membawa Tanah Air menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Menurut Luhut, keyakinan tersebut diperkuat oleh rekam jejak Prabowo yang telah dikenalnya selama lebih dari 40 tahun.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Habiburokhman mengeklaim ada pihak yang berupaya mengadu domba antara Tim Kampanye Nasional (TKN) dan relawan Prabowo-Gibran. Menurutnya, pihak dimaksud merasa menjadi pahlawan dan mengeklaim kerja relawan dengan tujuan mendapatkan jabatan di pemerintahan kelak.
"Inilah termasuk toxic yang sesungguhnya yang mungkin dimaksud oleh Pak Luhut," katanya, Minggu (5/5/2024).
Kendati demikian, Habiburokhman enggan membeberkan siapa pihak yang dimaksudnya. Dia hanya menjelaskan bahwa relawan amat berperan dalam pemenangan Pemilu 2024 lalu, padahal bekerja secara swadaya dan swadana tanpa terikat dengan TKN.
"Jangan ada pihak-pihak yang memecah belah relawan dengan Tim Kampanye Nasional. Jangan dibeda-bedakan antara relawan dan TKN," tegasnya.
