Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv, pada Rabu (1/5/2024).
Dia menyalahkan Hamas atas kegagalan mencapai kesepakatan penyanderaan, dengan mengatakan bahwa Hamas menjadi satu-satunya alasan gencatan senjata di Gaza tidak tercapai.
“Tidak ada penundaan, tidak ada alasan. Sekarang waktunya," kata Blinken di Israel, dilansir Times of Israel, pada Rabu (1/5/2024).
Berbeda dengan kritik baru-baru ini terhadap kebijakan Israel, Blinken juga menyalahkan Hamas atas penderitaan warga sipil Gaza.
“Kita juga harus fokus pada orang-orang di Gaza yang menderita akibat baku tembak yang dilakukan Hamas, dan dengan demikian fokus untuk mendapatkan bantuan dari mereka, bantuan yang mereka butuhkan makanan, obat-obatan, air, tempat berlindung," ujarnya.
Sementara itu, Herzog mengecam potensi dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag.
Baca Juga
“Musuh-musuh kita dan elemen-elemen lain mencoba untuk melemahkan seluruh proses dengan menggunakan forum hukum internasional yang dibentuk demi terciptanya tatanan dunia yang mengupayakan perdamaian, dan menjunjung nilai-nilai dan norma-norma yang kita semua yakini di dunia modern. Terutama upaya yang dilakukan di Pengadilan Kriminal Internasional," katanya.
Dia menegaskan bahwa Israel memiliki sistem peradilan dan penegakan hukum yang sangat kuat, dan Israel telah mengambil langkah-langkah hukum dari otoritas tertinggi di dalam negeri terhadap warga negara lainnya.
"Menggunakan ICC untuk melawan Israel adalah sebuah bahaya yang jelas dan nyata bagi negara-negara demokrasi dan negara-negara cinta damai yang menjunjung norma-norma hukum internasional, dan saya menyerukan kepada semua sekutu dan teman-teman kita untuk menolak segala upaya semacam itu," ucapnya.
Blinken selanjutnya akan bertemu dengan keluarga sandera Amerika yang ditahan di Gaza, sebelum menuju ke Yerusalem untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
