Bisnis.com, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan sikap Amerika Serikat yang menggunakan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) untuk menolak usulan resolusi pengakuan keanggotaan penuh Palestina.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyebut bahwa tidak hanya Indonesia saja yang kecewa dengan Amerika Serikat, tetapi juga beberapa negara lainnya.
Padahal, menurut Jazuli, pengakuan negara Palestina di PBB tersebut menjadi solusi dan jalan perdamaian atas dasar solusi dua negara yang selama ini juga didengung-dengungkan Amerika Serikat.
"Padahal 12 negara di Dewan Keamanan [PBB] setuju, di mana persyaratan persetujuan cukup dari sembilan negara dan tanpa veto anggota tetap," tuturnya di Jakarta, Sabtu (20/4/2024).
Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) tersebut mendorong negara-negara Anggota PBB yang masih punya hati nurani untuk terus mendesak, menekan, dan meningkatkan lobi diplomasi agar kekejaman yang terjadi di Palestina dapat segera dihentikan.
"Kita semua ingin mewujudkan tata dunia baru yang adil, tentram, aman, damai tanpa peperangan dan penjajahan," katanya.
Baca Juga
Dia juga menuding bahwa sikap Amerika Serikat itu sama sekali tidak mendukung perdamaian atas dasar two state solution yang selama ini dinarasikan oleh negara Amerika Serikat.
"Prioritas kita saat ini menyelamatkan nyawa manusia. Agar tidak ada lagi yang namanya kekerasan, kekejaman, dan penjajahan terhadap umat manusia," ujar Jazuli.
Berdasarkan laporan sebelumnya, Jumat (19/4/2024), AS menggunakan hak veto di DK PBB untuk menolak usulan resolusi pengakuan keanggotaan penuh Palestina.
Dilansir Reuters, AS memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara agar Palestina diterima sebagai anggota PBB. Inggris dan Swiss abstain, sedangkan 12 anggota lainnya memberikan setuju.
"Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penentangan terhadap kenegaraan Palestina, tetapi merupakan pengakuan bahwa hal itu hanya akan datang dari negosiasi langsung antara kedua belah pihak," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood.
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk veto AS. Dalam pernyataannya, dia menyebut keputusan AS tersebut tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.
Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan kepada dewan bahwa veto AS tersebut tidak serta merta menghentikan upaya Palestina.
"Fakta bahwa resolusi ini tidak disetujui tidak akan mematahkan tekad kami dan tidak akan mengalahkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami," ungkapnya.
Adapun, dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul enam bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat, yang oleh PBB dianggap ilegal.
