Bisnis.com, JAKARTA — DPR memprotes Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem A. Makarim yang masih berencana menghapus ekstrakurikuler (ekskul) Pramuka dari semua sekolah di Indonesia.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani menegaskan bahwa seharusnya kegiatan Pramuka diperkuat di setiap sekolah, bukan malah dihapus.
Muzani mengatakan jika kegiatan Pramuka dihapus dari sekolah, maka dikhawatirkan kecintaan para siswa kepada Tanah Air dan Pancasila perlahan akan terkikis.
"Rencana menghapus ekskul Pramuka wajib di sekolah-sekolah justru akan mengikis pemahaman kebangsaan, cinta Tanah Air, dan Pancasila terhadap anak-anak kita di sekolah," tuturnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Wakil Ketua MPR tersebut juga mengatakan bahwa ekstrakurikuler Pramuka terbukti bisa membangun jati diri anak bangsa yang mandiri.
"Jadi menurut saya keputusan Pak Menteri Nadiem untuk menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah sangat keliru," katanya.
Baca Juga
Muzani menambahkan, dalam sejarahnya Indonesia juga berusaha untuk menjadikan Pramuka sebagai salah satu kegiatan kepemudaan yang memberikan kontribusi baik terhadap proses pembangunan bangsa dan negara.
"Sehingga kita harus memperkuat pramuka sebagai komitmen kita untuk menjadikan anak-anak kita yang cerdas, mandiri, dan berjiwa nasionalisme. Jadi kami menolak rencana Mendikbud dihapus dari ekskul wajib di sekolah," ujarnya.
BUKAN MENGHAPUS
Secara terpisah, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menilai bahwa keputusan Mendikbudristek Nadiem A. Makarim untuk mencabut Pramuka sebagai ekskul wajib di sekolah sudah tepat.
Kendati menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, Wapres menilai aturan yang tertuang pada Peraturan Menteri No.12/2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang dikeluarkan pada 25 Maret 2024 tidak perlu dipermasalahkan.
Penyebabnya, dia mengatakan bahwa peraturan menteri ini tidak mencabut Pramuka dari bagian pembelajaran pada peserta didik, melainkan memberikan opsi pilihan untuk menjalankannya.
“Sebenarnya Permendikbud itu tidak meniadakan itu [Pramuka], tapi menggeser. Yang tadi posisinya wajib, menjadi pilihan sesuai ekstrakurikuler. Menurut saya itu bagus. Sebab nanti tidak seperti kemarin, misalnya suka tidak suka kemudian dia dipaksa semua. Dengan pilihan itu, yang masuk Pramuka dia benar-benar punya niat keinginan. Itu akan lebih baik lagi,” tuturnya kepada wartawan di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa (2/4/2024).
Lebih lanjut Wapres Ke-13 RI itu menyampaikan, Pramuka tetap menjadi bagian dari pembelajaran siswa karena memiliki nilai penting. Sebab di dalam Pramuka, terdapat pelajaran mengenai patriotisme dan integritas individu sebagai warga negara yang harus dipupuk sejak dini.
“Kita semua pendapatnya sama bahwa Pramuka itu penting. Itu untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswa kita. Saya kira banyak manfaat dalam rangka memberikan integritas sebagai warga negara, persiapan mentallah. Kita semua mengatakan bahwa Pramuka penting,” imbuhnya.
