Bisnis.com, JAKARTA — Ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan tiga sumber masalah data Sirekap dalam lanjutan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.
Mulanya, Marsudi Wahyu Kisworo selaku ahli yang dihadirkan KPU menjelaskan bahwa Sirekap terdiri dari dua jenis, yakni Sirekap mobile dan Sirekap web.
“Pertama adalah Sirekap mobile. Jadi yang digunakan KPPS mengupload data itu Sirekap mobile yang ada di dalam HP atau telepon seluler, kemudian masuk ke Sirekap web,” katanya dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Marsudi menjelaskan, data dalam Sirekap web inilah yang kemudian direkapitulasi dan ditampilkan dalam situs resmi Pemilu 2024.
Sirekap mobile kemudian digunakan untuk mengambil data dari formulir C1 Hasil yang isinya dibuat dari tulisan tangan menggunakan teknologi optical character recognition (OCR). Menurut Marsudi, hal ini merupakan perkembangan dari aplikasi Situng yang digunakan pada Pemilu 2019, di mana angka dimasukkan secara manual.
“Di sinilah problem pertamanya muncul, dan kita tahu gerak tulis tangan berbeda. Apalagi ada 822.000 TPS yang orangnya berbeda dan tulis tangannya berbeda, ada yang tulisannya bagus, tapi ada sebagian besar yang tulisannya kurang bagus bahkan jelek,” lanjutnya.
Baca Juga
Hal inilah yang membuka ruang kesalahan pembacaan oleh OCR yang mengubah gambar menjadi angka. Dia menyebut bahwa akurasi paling tinggi berkisar pada angka 92,93%.
Lebih lanjut, problem kedua menurut Marsudi adalah perbedaan kualitas kamera telepon seluler milik petugas KPPS di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
“Ada yang kameranya bagus, ada yang kurang bagus, resolusinya beda. Akibatnya terjadi seperti contoh di atas, formulir C1 bisa berbeda-beda, ada yang kualitasnya jelas, ada yang buram, ada yang kekuning-kuningan, ini dari kamera,” tuturnya.
Sementara itu, problem ketiga terletak pada kondisi kertas formulir hasil di TPS. Dia mencontohkan kondisi ketika kertas terlipat yang berpengaruh terhadap pembacaan OCR.
“Jadi 3 sumber ini yang bisa menjelaskan kenapa ketika ditampilkan di web, antara angka dalam web itu dengan angka dalam [formulir] C1 bisa berbeda,” pungkas Marsudi.
Sebagai informasi, sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 kembali berlangsung di MK pada hari ini, Rabu (2/4/2024).
KPU selaku termohon dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pemberi keterangan menyampaikan pembuktian dan keterangan dari ahli dan saksi yang dihadirkan.
Sidang ini juga dihadiri oleh kubu paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku pemohon perkara nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, kubu paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon perkara nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, serta kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming selaku pihak terkait.
