Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat, 5 April 2024 mendatang.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengatakan bahwa dirinya mempersilahkan MK memanggil para menteri tersebut untuk menggali informasi yang diperlukan dalam sidang sengketa Pilpres yang tengah berlangsung.
Bahkan, dia menekankan siapapun yang dipanggil harus hadir sebagai kewajiban konstitusional.
Hal ini disampaikan olehnya kepada wartawan usai melakukan pelepasan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
“Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat. [Untuk[ menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau bu menteri keuangan mengenai anggaran. Kalau bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat,” ujar Jokowi kepada wartawan.
Meski begitu, terkait program bantuan sosial (bansos) yang menjadi salah satu dalil yang dipersoalkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Kepala Negara enggan merespons. Dia memilih untuk tak berkomentar saat menanggapi pertanyaan mengenai namanya dikaitkan dengan pemberian bansos sepanjang musim pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga
“Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK,” tandas Jokowi.
Sekadar informasi, keempat menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini.
