Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tokoh menegaskan kesediaannya untuk hadir sebagai saksi dalam sidang perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang sedang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati misalnya, menegaskan kesiapannya untuk hadir memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 itu.
“Kalau ada undangan resmi insyaallah kita datang,” ujarnya di sela-sela acara silaturahmi dengan awak media di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Selasa (2/4/2024).
Seperti diketahui, MK mengagendakan kesaksian empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Selain Menkeu, MK juga memanggil tiga menteri lainnya, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Pemanggilan keempat menteri ini diusulkan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN Ari Yusuf Amir. Para menteri itu akan dicecar terkait bantuan sosial (bansos).
"Keterangan dari Menteri ini sangat penting untuk dihadirkan di persidangan. Kami juga berharap para Menteri ini bisa menerangkan bagaimana bansos ini digunakan," tuturnya di Jakarta, Senin (1/4/2024).
Baca Juga
Bahkan, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar empat orang menteri aktif yang dihadirkan menjadi saksi dalam gugatan atau sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi pada pekan ini harus hadir.
Ma’ruf pun menekankan bahwa dengan memanggil para menterinya, maka lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu dapat mengetahui secara persis secara akuntabilitas dan profesional segala bentuk kecurangan yang dugaannya mengarah kepada pemerintah.
Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memastikan bakal hadir dalam sidang sengketa hasil Pemilu 2024 jika diundang oleh MK.
Hal tersebut dia sampaikan usai melakukan buka bersama antara Polri dan TNI di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).
"Alhamdulillah kalau memang hakim MK nanti mengundang, dengan senang hati akan hadir," kata Listyo.
Dia menambahkan, kehadirannya itu merupakan bentuk ketaatan dirinya terhadap konstitusi.
"Kita taat dengan konstitusi," pungkasnya.
Permintaan untuk menghadirkan Kapolri dalam sidang datang dari kubu paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Ketua Tim Hukum 03 Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada majelis hakim terkait permohonan itu.
“Di samping 4 menteri yang akan dihadirkan plus DKPP, kami juga akan meminta kepada ketua majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya,” katanya kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Todung beralasan, hal ini perlu dilakukan demi melihat bahwa instrumen kepolisian turut terlibat dalam berjalannya proses Pemilu 2024, terutama proses kampanye.
Pihaknya mengklaim institusi kepolisian terlibat dalam tindakan intimidasi, kriminalisasi, hingga ketidaknetralan terkait kampanye. Dia menambahkan, Kapolri akan dapat memberikan penjelasan terkait keterlibatan aparat itu.
“Kami ingin meminta Kapolri untuk memberikan penjelasan dan akuntabel dalam kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dia lakukan, karena tidak cukup hanya melihat soal bansos,” pungkasnya.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Selain kedua pejabat tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri juga siap menerima dengan senang hati bila dipanggil menjadi saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Kesediaan Presiden RI ke-5 itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Doa bahkan mengungkapkan Megawati tertawa ketika diberitahu bahwa tim hukum pasangan calon 02 Prabowo-Gibran meminta Megawati turut dipanggil sebagai saksi di MK.
"Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian mengatakan, 'Loh kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu'," ujar Hasto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Dia mengaku sudah memberitahu reaksi Megawati itu kepada para saksi yang hadir di sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK kemarin, Selasa (2/4/2024). Menurutnya, para saksi menjadi semangat mendengar reaksi Megawati tersebut.
Oleh sebab itu, Hasto menyatakan pihaknya akan turut senang apabila MK memutuskan panggil Megawati sebagai saksi. Dia menyatakan putri dari Proklmator RI itu akan hadir.
"Jadi Bu Mega siap, sekiranya dihadirkan dan beliau akan datang. Kami akan mengawal sebaik-baiknya," jelasnya.
Sebelumnya, penasihat hukum paslon 02 Otto Hasibuan mengaku bingung karena kini 01 dan 03 meminta MK memanggil sejumlah menteri untuk bersaksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Otto pun menyinggung pihaknya bisa saja mendatangkan Megawati sebagai saksi di MK.
"Kalau dia menteri, kami juga minta ibu Megawati dipanggil, mau tidak? Kan gitu masalahnya kan," jelas Otto di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024) malam.
