Bisnis.com, JAKARTA — Hasto Kristiyanto dan Sudirman Said tampak kompak membandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mendiang Presiden Soeharto.
Dua tokoh politik yang aktif mendukung masing-masing kandidat calon presiden dalam Pemilu 2024 itu membandingkan upaya Jokowi mempertahankan kekuasaan dan rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menganggap ada kemiripan antara mantan presiden Soeharto dengan presiden petahana Jokowi dalam upaya mempertahankan kekuasaan lewat pemilu.
Pernyataan itu Hasto sampaikan dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/2024).
Hasto mengatakan meski buku terbitan 1972 itu bicara tentang Soeharto namun wajah Jokowi terus terngiang-ngiang di pikirannya ketika sedang membaca.
"Saya mencoba menghilangkan Pak Jokowi, tetapi sulit. Maklum 23 tahun bersama Pak Jokowi. Tetapi apakah karakternya [Jokowi dan Soeharto] sama? Nanti kita lihat," kata Hasto.
Baca Juga
Dia memaparkan perbandingannya antara Pemilu 1971 dengan Pilpres 2024. Menurutnya, Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinan lewat operator politik orang kepercayaan yaitu Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani.
"Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP [Luhut Binsar Pandjaitan] mengatakan bahwa banyak 70%, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan," ujarnya.
Hasto lalu membandingkan dari sisi penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, Soeharto menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan laksanakan Operasi Khusus (OPSUS) untuk pertahankan kekuasaannya.
Sementara itu, lanjutnya, Jokowi memakai TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, dan Badan Pangan Nasional.
Kemudian Hasto meyakini Soeharto dan Jokowi sama-sama membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi.
Menurutnya, para akademisi juga masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi itu. Meski demikian, Hasto merasa prosesnya minus kebebasan berekspresi, demokrasi, dan hak untuk berserikat.
"Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," jelasnya.
LEBIH PRIMITIF
Sementara itu, Wakil Kapten Tim Pemenangan Anies-Imin, Sudirman Said, menilai operasi politik yang dilakukan Presiden Jokowi pada Pemilu 2024 lebih primitif dibandingkan yang dilakukan rezim Presiden Soeharto pada Pemilu 1971.
Pernyataan itu Sudirman sampaikan dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/2024).
Awalnya, dia menceritakan pengalaman kekerasan hingga intimidasi oleh rezim Orde Baru kala Pemilu 1971. Saat itu, klaimnya, banyak pihak yang diintimidasi oleh ABRI bahkan ulama yang menolak dukung Golkar diburu serta disiksa.
Mantan menteri ESDM itu berpendapat, terjadi konsolidasi secara besar-besaran untuk memenangkan Golkar pada Pemilu 1971. Apalagi, saat itu angka buta huruf cenderung masih tinggi.
Sudirman pun membandingkan operasi politik yang dilakukan rezim Soeharto saat itu dengan pemerintah Jokowi saat ini. Bahkan, menurutnya, cara politik Jokowi lebih primitif.
"Yang saya mau sampaikan di sini adalah ada satu pondasi berpikir dan bertindak berbeda tapi melakukan hal-hal yang sama bahkan lebih primitif dari pada yang dikerjakan pada tahun 70-an," ujarnya dalam diskusi.
Dia menyatakan permasalahan terbesar dalam Pemilu 2024 yakni adanya peserta nomor 4 yang turut serta dalam kompetisi. Padahal, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) cuma tiga pasang.
"Nomor 1 namanya Anies-Muhaimin, nomor 2 Prabowo-Gibran, nomor 3 Ganjar-Mahfud, yang ke 4 adalah Pak Jokowi," jelasnya
Sudirman mengingatkan, Jokowi seharusnya secara etik, legal, moral, maupun konstitusional sudah akan selesai menjabat. Meski demikian, sambungnya, orang nomor satu di Indonesia cawe-cawe untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak kembali mengingat aspek moral. Sudirman tidak ingin Indonesia kembali mengulang sejarah kelamnya.
"Seluruh perubahan besar pemerintahan Pak Jokowi adalah sejarah dari 1908, 1928, 1945, 1965 sampai dengan reformasi 1998, seluruh kejadian desakannya adalah desakan karena kita ingin kembali kepada kenormalan kita ingin kembali kepada moral," tutupnya.
