Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat ingin merebut jabatan ketua umum (ketum) PDI Perjuangan (PDIP) dari Megawati Soekarnoputri.
Hasto mengungkapkan bahwa Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. Operasi politik itu dilakukan Jokowi beberapa bulan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan," ungkap Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Dia menjelaskan, ada menteri penuh kuasa dan menteri sangat penuh kuasa dalam kabinet Jokowi. Dia mengatakan menteri yang dapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP merupakan menteri penuh kuasa alias power full.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi," kata Hasto.
Dosen Universitas Pertahanan ini menjelaskan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politiknya di PDIP hingga Golkar. Dia ingin dua partai itu menjadi kendaraan politik ke depan.
Baca Juga
Hasto pun mengingatkan upaya pengambilan kekuasaan di PDIP bukan pertama kali terjadi. Pada Era Orde Baru, lanjut, juga ada upaya kudeta Megawati sebagai ketum PDI.
Karena keinginan Jokowi merebut kekuasaan tertinggi PDIP gagal, Hasto menyampaikan kini juga ada upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar sebagai kendaraan politiknya.
"Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," tutupnya.
