Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merasa bahwa oposisi gendut atau kelompok besar yang berseberangan dengan pemerintah tidak akan cocok dengan budaya politik Indonesia.
Habiburokhman berpendapat, Indonesia tidak harus mencontoh praktik sistem politik di negara-negara Barat terkait hubungan antara oposisi-koalisi. Indonesia, lanjutnya, punya budaya sendiri.
"Saya pikir praktik-praktik yang terjadi di luar negeri misalnya harus ada proporsi partai yang di luar pemerintahan dan ada yang di dalam, itu belum tentu juga ideal untuk diterapkan di Indonesia," jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).
Dia menilai, budaya politik asli Indonesia yaitu musyarawah mufakat. Oleh sebab itu, seharusnya perpolitikan di Indonesia lebih utamakan kebersamaan daripada gontok-gontokan.
Habiburokhman menilai, lebih banyak keuntungan apabila politik yang utamakan kebersamaan daripada perselisihan. Dia pun membandingkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dengan negara-negara Barat.
"Kita jadi salah satu negara yang terbaik dan tercepat melewati pandemi. Itu harus diakui kayak Jepang, Jerman, negara-negara Eropa baru selesai pandemi, baik penyebaran disease-nya [penyakitnya] maupun dampak ekonominya sekitar dua tahun lebih lambat dari kita," klaimnya.
Baca Juga
Dia kembali mencontohkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa berjalan dengan baik karena sedikitnya oposisi. Sehingga, lanjutnya, calon presiden terpilih Prabowo Subianto akan coba merangkul semua partai politik untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya.
Habiburokhman meyakini, jikalau pun nanti hanya sedikit oposisi pemerintah Prabowo maka akan tetap ada mekanisme pengawasan lewat DPR. Menurutnya, selama ini DPR akan tetap kritik kepada pemerintah meskipun mayoritas diisi oleh partai politik pendukung Jokowi.
"Partai koalisi pendukung pemerintah sering kali kan tetap bersikap kritis terhadap menteri yang dari partai yang sama. Contoh, saudara Masinton [PDIP] misalnya, mengkritik secara keras Menkumham [Yasonna Laoly, juga dari PDIP] ya," ujarnya.
