Gaduh Jatah Kursi Menteri Koalisi Prabowo-Gibran

Bisnis.com, JAKARTA -- Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berpeluang besar memenangkan pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Pasangan calon alias paslon honor urut 2 itu unggul di 34 dari 36 provinsi yang telah menyelesaikan rekapitulasi suara. 

Adapun Prabowo-Gibran didukung oleh mayoritas partai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) antara lain Golkar, Gerindra, PAN, Partai Demokrat, PSI, hingga PBB. Semua partai pendukung Prabowo memiliki wakil entah itu sebagai menteri atau wakil menteri di kabinet Jokowi. Prabowo sendiri adalah Menteri Pertahanan.

Kendati di atas angin, koalisi calon pemenang Pilpres 2024 dihadapkan oleh masalah klasik yakni ribut bagi-bagi kursi menteri. Golkar, misalnya, yang mengalami lonjakan secara eksponensial pada Pemilu 2024 merasa seharusnya mendapat porsi lebih besar dalam kabinet yang nantinya akan dipimpin Prabowo-Gibran.

"Jadi, kalau 25%, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima [posisi menteri] itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25%, room [ruang] masih banyak," kata Ketua Umum Golkar Airlangga.

Pernyataan Airlangga kemudian ditanggapi oleh partai koalisi lainnya. Partai Demokrat salah satunya. Politikus Demokrat Kamhar Lakumani mafhum dengan rencana Partai Golkar melontarkan ‘jatah wajib minimum’ lima kursi menteri kepada Prabowo.

Pasalnya, Partai Golkar dinilai telah all out membantu Capres Prabowo Subianto pada Pemilu 2024. Namun, kata Kamhar, Partai Golkar tidak bisa memaksakan kehendaknya, mengingat Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa menteri yang akan membantunya bukan Partai Golkar.

"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU 20 Maret mendatang," tuturnya di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih ihwal jumlah kursi menteri yang akan diterima oleh partainya.

“Itu hak prerogatif presiden, terserah beliau,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/3/2024).

Zulhas enggan menanggapi rencana Partai Golkar mengajukan proposal lima kursi menteri kepada Capres Prabowo Subianto. Dia kembali menekankan bahwa keputusan terkait posisi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.  

“Ya, kalau itu tanya Pak Airlangga [Ketum Golkar] dong, nanya kok ke saya,” ucapnya.

Gibran Serahkan ke Prabowo

Sementara itu, Wali Kota Solo dan Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tak banyak komentar tentang Golkar yang minta minimal 5 kursi Menteri.

Gibran memberikan respons yang masih terdengar seperti teka-teki soal "permintaan" Ketum Golkar tersebut.

“Ya nanti dibicarakan lagi ya, kamikan fokus 20 Maret, hasilnya apa. Masalah menteri dan lain-lain nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi,” jelas Gibran ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin (18/3/2024) pagi.

Menurut Gibran, Prabowo-lah yang berhak menentukan siapa Menteri-Menteri yang akan mengisi kabinetnya. “Nanti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo. Beliau selaku calon presiden yang menentukan,” papar dia.

Ketika ditanya apakah sudah ada pembicaraan soal siapa yang mengisi kursi Menteri nantinya, Gibran mengaku belum ada pembicaraan ke sana.