Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri merespons soal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang bakal ajukan Kapolda sebagai saksi dalam sengketa dugaan kecurangan Pemilu atau hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya selalu bersikap netral pada tahapan pesta demokrasi atau Pemilu 2024.
"Kami akan menyampaikan yang pertama adalah komitmen Polri. Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat," ujarnya di Bareskrim Polri, Rabu (13/3/2024).
Kemudian, dia juga menekankan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit selalu menyampaikan netralitas Polri pada setiap kegiatannya. Pasalnya, jal tersebut dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang sejuk dan damai.
"Komitmen ini bersikap netral. Polri bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis selama tahapan pemilu 2024," tambah Trunoyudo.
Diberitakan sebelumnya, rencana PDIP mengajukan Kapolda menjadi saksi pada sengketa Pemilu di MK disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat.
Baca Juga
Dia menyampaikan kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Padahal, menurutnya, Ganjar pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun dan provinsi itu merupakan basis suara PDIP.
Dengan demikian, PDIP menduga ada pengarahan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres terkait pemenangan kubu tertentu. Hanya saja, dia tidak menjelaskan soal pihak aparat yang terkait tersebut.
"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot,” jelas Henry dalam rilis media TPN Ganjar-Mahfud, Senin (11/3/2024).
Tidak hanya itu, ada dugaan mobilisasi untuk buat warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi pemilih cuma berkisar 30%.
