Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dewan Pers Sebut Ketidakadilan Distribusi Iklan Digital Buat Perusahaan Media Kesulitan

Dewan Pers ungkap ketidakadilan distribusi iklan digital dominasi media sosial dan Google, sebabkan media konvensional kesulitan dan banyak PHK.
Suasana dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Gedung RRI, Jakarta, Kamis (21/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Suasana dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi di Gedung RRI, Jakarta, Kamis (21/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers sebut ada ketidakadilan distribusi iklan yang kini hanya dikuasai oleh platform media sosial dan Google.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat di sela-sela acara Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi yang digelar oleh Bisnis Indonesia di Auditorium Jusuf Ronodiputo Gedung RRI Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Komarudin mengemukakan dampak dari ketidakadilan tersebut membuat media massa saat ini tidak bisa berkembang dan kehabisan darah sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak.

"Sekarang ini ada ketidakadilan distribusi iklan, sehingga media konvensional itu kan darahnya berkurang. Makanya terjadi PHK di beberapa media, banyak sekali itu PHK," tuturnya.

Selain ke media sosial dan Google, menurut Komarudin, iklan digital juga seringkali lari ke sejumlah konten kreator di media sosial yang memiliki banyak pengikut.

"Kemudian, iklan juga akan mengejar siapa yang paling banyak memiliki follower," kata Komarudin.

Komarudin mengemukakan pihaknya bakal berkomunikasi dengan para pejabat negara, Danantara dan BUMN untuk pasang iklan di media konvensional agar bisa tumbuh dan memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat, tidak seperti informasi yang beredar di media sosial.

"Padahal media sosial ini bagus juga, tapi kan banyak sekali hoaks di sana. Kalau sampai media konvensional ditinggalkan, maka pemerintah yang akan rugi," ujarnya


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro