Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN. AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan alias Menkopolhukam.
Masuknya AHY dalam kabinet menambah kekuatan jajaran partai pendukung Jokowi. Saat ini, ada 8 dari 9 partai di parlemen masuk dalam pemerintahan Jokowi, menyisakan PKS sebagai oposisi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyatakan partainya bakal mendukung penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga masa pemerintahannya berakhir.
"Kami memiliki itikad kalau sudah mendukung, all in. Kami buktikan ketika pemilu 2024 Partai Demokrat all in untuk mendukung Prabowo-Gibran," ujarnya usai pelantikan AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Sebagai ketua fraksi, tuturnya, Ibas akan melakukan komunikasi di parlemen untuk memberikan dukungan kepada AHY dalam pekerjaannya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
Di sisi lain, secara internal, Demokrat disebut memiliki mekanisme tersendiri untuk membahas posisi resmi partai. Untuk diketahui, Demokrat sebelumnya telah berada di luar pemerintahan selama 9 tahun lamanya usai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selesai berkuasa.
Baca Juga
Ibas mengungkap Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, yang dipimpin oleh SBY, akan membahas soal dukungan kepada pemerintahan Jokowi ke depannya.
"Tentu nanti yang akan menyampaikan secara resmi dari pihak kepartaian tentunya, MTP, ketua umum sendiri kami akan menyampaikan posisi Partai Demokrat ke depan," ujar Ibas.
Oposisi Tunggal
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menjadi oposisi tunggal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah Partai Demokrat bergabung kedalam pemerintahan.
Juru bicara (Jubir) PKS, Ahmad Mabruri tidak mempermasalahkan posisi PKS sebagai oposisi tunggal ini, karena setiap posisi sama terhormatnya.
“Buat kami di PKS selama untuk kebaikan bangsa dan negara itu sah saja. Baik itu di oposisi maupun di koalisi sama terhormatnya,” kata Mabruri saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).
Mabruri menyampaikan, meski PKS saat ini berstatus sebagai oposisi tunggal. Namun, dirinya meyakini bahwa PKS tidak pernah merasa sendiri karena masih banyaknya masyarakat yang percaya dengan PKS.
Mabruri pun menyebut bahwa aspirasi masyarakat adalah energi yang tidak ada habisnya untuk kerja politik pihaknya. Lebih lanjut, Mabruri menegaskan bahwa PKS akan terus berada diluar pemerintahan Jokowi sampai masa jabatannya selesai.
“Kita tuntaskan [jadi oposisi] sampai akhir masa jabatan pak Jokowi,” ujarnya.
