Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga perlindungan pekerja migran Indonesia, Migrant Care melaporkan bahwa sekitar 70.000 pemilih atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Hong Kong tidak bisa memilih karena perubahan mekanisme pemungutan suara.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memaparkan bahwa pihaknya melakukan pemantuan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di luar negeri, khususnya bagi para pekerja migran Indonesia. Beberapa lokasi di luar negeri yang masuk pemantauan Migrant Care di antaranya yakni Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hong Kong.
Salah satu hasil pemantauan Migrant Care, yakni di Hong Kong, menemukan bahwa sebanyak 70.000 DPT tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Hal itu lantaran perubahan mendadak mekanisme pencoblosan dari metode TPS ke metode Pos.
"Karena ternyata di Hong Kong ada perubahan mendadak dari mekanisme TPS ke mekanisme Pos. Ini juga menimbulkan kericuhan," ujar Wahyu pada konferensi pers 'Berbagi Temuan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024' di Jakarta, dikutip dari siaran YouTube, Sabtu (17/2/2024).
Wahyu menceritakan bahwa ratusan orang mendatangani KJRI Hong Kong yang menjadi tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), karena tidak diterimanya surat suara. Dia bahkan menyebut adanya ketegangan yang sempat terjadi beberapa kali lantaran para pemilih mendesak dibukanya sistem verifikasi, guna mengetahui posisi surat dengan status return to sender atau terkirim.
Menurut Wahyu, jumlah DPT yang kebagian memilih di TPS hanya sebesar 2.390 pemilih. Sementara itu, dari sekitar 70.000 pemilih di Hong Kong, sebagian besar tidak mengetahui adanya pergantian metode pencoblosan dari TPS ke Pos.
Baca Juga
Ironisnya, lanjut Wahyu, hanya 753 dari 2.390 pemilih yang mencoblos di TPSLN Hong Kong. Padahal, logistik dinilai masih tersedia.
"Jadi kami melihat upaya untuk menghalang-halangi pekerja migran untuk mendapatkan hak pilihnya," ucapnya.
Adapun dalam pemberitaan sebelumnya, KJRI Hong Kong mencatat bahwa 753 orang pemilih melakukan pencoblosan langsung pada empat TPSLN, Selasa (13/2/2024). Jumlah itu hanya 31,5% dari total 2.390 pemilih yang terdaftar.
Sementara itu, KPU mengumumkan pada 28 Desember 2023 bahwa alokasi metode pemilu di Hong Kong diubah. Metode pemilihan awalnya terbagi 31 TPS untuk 76.174 orang pemilih dan sembilan kelompok Pos dengan 88.517 pemilih.
Metode itu diubah menjadi empat TPS dengan 2.390 orang pemilih dan 36 pos dengan 162.301 orang pemilih.
