Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anies Hormati Sikap PDIP yang Siap Jadi Oposisi

Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 01, Anies Baswedan menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang siap untuk menjadi oposisi.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan/Bisnis-Lukman
Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan/Bisnis-Lukman

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 01, Anies Baswedan menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang siap untuk menjadi oposisi.

PDIP sendiri telah menjadi opisisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun. “Baik. Jadi itu sikap yang harus dihormati dan sambil kita menunggu hasil selesai penghitungan seperti apa,” kata Anies di setelah solat Jumat di Mesjid Al Azhar, Jumat (16/2/2024).

Anies juga meminta kepada para pendukungnya untuk terus mengawal proses penghitungan suara. Dia menekankan bahwa Pilpres dan Pemilu hasilnya akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat ketika pemelihan tersebut berlangsung jujur dan adil. 

“Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan problemnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Hasto menegaskan partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto mengatakan, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam siaran resminya, Kamis (15/2/2024).

Hasto mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lukman Nur Hakim
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper